MINGGU , 24 JUNI 2018

‎Din Syamsuddin Tuding KPK Lakukan Pembunuhan Karakter Amien Rais

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Senin , 05 Juni 2017 12:11
‎Din Syamsuddin Tuding KPK Lakukan Pembunuhan Karakter Amien Rais

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin. foto: net

JAKARTA – Pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Amien Rais menerima aliran dana dari Mantan Meteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari, adalah sangat tendensius sebagai pembunuhan karakter terhadap tokoh reformasi. Hal ini dikatakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Ia mengatakan, selama ini tidak ada bukti dan fakta jika Siti Fadilah pernah memberi atau mentransfer uang kepada Amien Rais. Oleh karena itu, menurutnya, hal ini sangat tidak etis jika mengaitkan kasus dugaaan korupsi yang dilakukan Siti, dengan organisasi Muhammadiyah.

“Terhadap kasus-kasus lain KPK tidak pernah mengaitkan dengan nama organisasi. Maka, KPK perlu bertanggung jawab atas ucapan atau tuduhannya itu,” cetus Din dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (5/6).

Apabila KPK enggan bertanggung jawab, maka KPK sangat patut diduga bekerja untuk pihak tertentu, yaitu yang merasa tersinggung dengan gerakan politik Amien Rais selama ini.

Pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tengara Barat (NTB) ini, juga menduga, selama ini KPK terkesan tidak netral dalam menjalankan tugasnya selama ini. Selain itu, KPK juga menerapkan standar ganda terhadap kasus-kasus korupsi.

Hal ini ditunjukkan KPK tidak berani mengurus korupsi korporasi, juga kasus yang sudah kasat mata terindikasi korupsi seperti kasus reklamasi dan RS Sumber Waras, walaupun lembaga negara seperti BPK sudah membuat laporan penyimpangan.

“Begitu juga banyak kasus-kasus besar yang cenderung dibatasi pada tersangka-tersangka tertentu oleh KPK, seperti BLBI, Hambalang, atau eKTP,” katanya.

[NEXT-RASUL]

‎Dengan berbagai paramater tersebut, ia sangat menunggu keseriusan KPK untuk melanjutkan kasus-kasus besar. Dia berharap KPK tidak menerapkan standar ganda dan tidak menjadi alat pihak terrtentu apalagi untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Pasalnya apabila hal tersebut terjadi, maka pemberantasan korupsi akan jauh diwujudkan.

“Untuk itu saya meminta DPR mengevaluasi eksistensi KPK dan mengawasi para komisionernya yang terkesan bekerja sebagai perpanjangan tangan pejabat tertentu,” tukasnya.(***)


div>