KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

1.800 Pedagang Disubsidi

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 02 Agustus 2017 10:47
1.800 Pedagang Disubsidi

Kondisi pembangunan Pasar Sentral Makassar, saat diabadikan belum lama ini. foto: asep/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Humas PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR), Imran Bachtiar, menyampaikan, hingga saat ini sudah ada 70 persen pedagang yang telah sepakat dengan harga yang dikeluarkan. Bahkan, dari 2.000-an pedagang yang terdaftar, 1.800 diantaranya diberikan subsidi sewa lods di gedung baru tersebut.

Pedagang yang mendapat subsidi ini diketahui hanya pedagang yang berstatus pedagang lama dan mengantongi sertifikat kepemilikan lods serta masuk dalam adendum I atau perjanjian kontrak.

Imran menjelaskan, pemberian subsidi kepada pedagang lama ini memang tertuang di dalam kontrak PT MTIR kepada para pedagang. Yakni, mengatur tentang pemberian harga kepada pedagang tersebut ditetapkan oleh pemerintah.

“Yang kami subsidi ini hanya pedagang lama dan memiliki sertifikat kepemilikan lods di Pasar Sentral sebelum kebakaran. Hal tersebut memang diatur dalam kontrak,” ujar Imran Bahtiar diberitakan Rakyat Sulsel, Rabu (2/8).

Dengan demikian, bagi pedagang yang tidak tercantum dalam adendum I serta perjanjian I dan II, maka otomatis harganya tidak akan sama dengan para pedagang yang masuk dalam adendum I tersebut. Sebab, mereka tidak mendapatkan subsidi.

“Kalau memang para pedagang ingin menggunakan lods yang ada, silahkan datang ke kami untuk dijelaskan mengenai persoalan harganya,” tuturnya.

Terpisah, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan, harga yang ditetapkan adalah harga yang sudah berpihak kepada para pedagang. Menurutnya, sebagian besar para pedagang telah setuju dengan harga Rp42 juta tersebut, sehingga pemerintah melalui Wali Kota memutuskan untuk menetapkan harga itu.

[NEXT-RASUL]

“Harganya itu saya kira sudah wajar, tidak ada persoalan. Saya tidak mau lagi dengar ada pedagang yang dipersulit karena persoalan harga. Apalagi dia pedagang lama,” tegas Danny.

Menurut Danny, memang ada beberapa pedagang yang menolak harga sewa yang ditetapkan MTIR. Namun, dalam hal penentuan harga tersebut, Pemkot Makassar tidak berwenang terkait hal tersebut.

“Ada beberapa pedagang yang tidak setuju mengenai harga yang ditawarkan oleh MTIR, namun sebagian besar itu sudah sepakat. Jangan juga gara-gara yang tidak sepakat itu sehingga dikatakan seluruh pedagang,” tandasnya. (***)


div>