SELASA , 11 DESEMBER 2018

12 Kelompok Kerja di Tambang Batuan Allakuang Tak Berizin

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Lukman

Selasa , 31 Juli 2018 11:20
12 Kelompok Kerja di Tambang Batuan Allakuang Tak Berizin

Aktivitas tambang di Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel mencatat sebanyak 12 kelompok kerja di lokasi pertambangan batuan Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap belum memiliki izin resmi.

Hal itu terungkap saat peninjauan lapangan yang dilakukan oleh pihak Dinas ESDM Sulsel beberapa waktu lalu. Dalam laporannya hanya CV Wander yang memiliki izin.

Kepala Dinas ESDM Sulsel, Gunawan Palaguna mengatakan 12 kelompok kerja tersebut harus mengurus izin sesuai undang-undang pertambangan yang berlaku.

“Dengan adanya UU pertambangan mereka diwajibkan urus izin dan membayar pajak Rp2500 per kubik tambang yang diambil, dan membayar iuran kas desa sebesar Rp 10 ribu per truk,” kata Gunawan.

Gunawan menegaskan, izin penambangan akan terus berlanjut lantaran menilai area tambang tersebut tidak termasuk wilayah cagar alam dan tidak mengganggu spot wisata permandian yang tidak jauh dari lokasi tersebut.

“Lokasinya memang komunitas batuan, ekosistem cagar alam batuan di sana masuk dalam wilayah tambang, jadi tidak ada alasan untuk mengembangkan,” ulasnya.

Untuk CV Wander yang merupakan satu-satunya CV yang mengurus izin dengan penggarapan lahan sebesar 5,12 hektare dengan menggunakan 7 dumtruk, 1 unit ekskavator, 1 unit breker mampu menjual hingga Rp250 ribu per empat meter kubik dengan ketentuan pajak batuan hingga Rp 2500 per meter kubik.

“Izin CV Wander berlaku 2016 dan berakhir lima kemudian yakni tahun 2021. Itu bisa produksi 15 sampai 20 m2 per hari,” ujarnya.

Desa Allakuang menjadi menjadi sumber pendapatan desa bagi ketersediaan peralatan rumah tangga. Pasalnya, hasil tambang batuan tersebut kebanyakan dijadikan lesung dan ulekan dapur. Selain itu, masyarakat juga menggunakan bahan batu tersebut menjadi batu nisan dengan harga Rp 500 ribu hingga Rp 3 juta per nisan.

“Sudah kami surati pemerintah setempat, bahkan sampai ke desanya bahwa masyarakat yang melakukan rancangan harus segera menghentikan kegiatan pertambangan jika tanpa izin,” lanjut Gunawan.

Selanjutnya pengawasan dan bantuan mengurus izin akan diselesaikan oleh pihak ESDM melalui cabang dinas di daerah tersebut.

Sebelumnya, Dosen Vulkanologi dan Tektonik Unhas, Prof Kaharuddin MS mengubgkaokan bahwa aktivitas berkelanjutan yang ada di Desa Allakuang dinilai mampu merubah sistem siklus hidrologi.

Akibatnya kurangnya air tanah karena daerah bukit sudah habis dikeruk yang keberadaan nya berfungsi untuk tempat penyerapan air.

“Terkait Pemprov akan memberikan izin kepada penambang manual, itu hak nya tapi ada prosedur yang musti dilakukan apakah daerah itu masuk daerah cagar atau tidak, apakah itu tidak akan merusak lingkungan atau tidak dan masalah keamanan ditambang,” katanya. (*)


div>