MINGGU , 20 JANUARI 2019

13 Kasus Korupsi Mandek di Polda

Reporter:

Iskanto

Editor:

Sugihartono

Jumat , 16 November 2018 08:45
13 Kasus Korupsi Mandek di Polda

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel menuai sorotan. Pada periode Januari hingga November 2018, terdapat 13 kasus korupsi yang mandek.

13 kasus tersebut yakni, pembebasan Bandara Buntu Kunyi atau Mengkendek di Kabupaten Toraja, kasus dugaan korupsi Hanggar Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, dugaan korupsi pembangunan Laboratorium FT UNM Makassar, dugaan korupsi DID di Luwu Utara.

Kemudian kasus dugaan korupsi Komersialisasi Aset Pemrov Sulsel di Jalan AP Pettarani, Makassar, dugaan korupsi proyek pembangunan kantor Gabungan Dinas di Enrekang, kasus dugaan korupsi yayasan Al Mubarakah Makassar, dugaan korupsi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lampu penerangan tahun 2016 di Bantaeng.

Selanjutnya, ada kasus dugaan korupsi pembangunan peningkatan jalan lembang jaya Lopi Lopi Kabupaten di Kepulauan Selayar pada Dinas PU tahun 2014, kasus dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015-2016, kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk Masjid Agung Kota Palopo, kasus dugaan korupsi pengadaan kandang ayam, Kota Palopo, dan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

Koordinator Investigasi Anti Corruption Commite (ACC) Sulawesi, Anggareksa mempertanyakan integritas dan komitmen pihak Polda dalam menangani kasus korupsi tersebut. Menurut Angga–sapaan akrab Anggareksa, kasus-kasus yang mandek tersebut merupakan kasus lama yang telah bertahun-tahun ditangani pihak Polda.

“Saya juga heran melihat kinerja Polda, ada 13 kasus besar yang sedang ditanganinya, namun sampai saat ini entah bagaimana perkembangannya, sepertinya tidak ada keseriusan,” ujar Angga, Kamis (14/11).

Angga berharap sebelum memasuki tahun 2019, pihak Polda segera menuntaskan kasus-kasus yang telah mandek beberapa tahun di meja penyidikan. “Padahal kasus-kasus yang ditangani sudah masuk semua pada tahap penyidikan, tinggal beberapa langkah lagi untuk dibawa ke pengadilan,” jelasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, jika pihaknya selama ini terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian publik.

Namun kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Polda menjadi alasan penanganan tersebut cenderung lamban dan memakan waktu. “Kasus tipikor banyak ditangani Polda. Sedangkan penyidik dan saksi ahli terbatas,” singkatnya. (*)


div>