KAMIS , 13 DESEMBER 2018

13 Kepala SKPD Berpeluang Jadi Sekkot

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

Iskanto

Rabu , 05 Desember 2018 09:00
13 Kepala SKPD Berpeluang Jadi Sekkot

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah membuka lelang jabatan Sekertaris Kota (Sekkot)sejak 23 November lalu. Ada sekira 13 Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) berpotensi menduduki jabatan Sekkot Makassar ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari 35 pejabat eselon II-B (Kepala SKPD) di lingkup Pemkot Makassar. Hanya ada 13 pejabat yang memenuhi syarat administrasi, jika dilihat dari pangkat/golongan dimana syarat harus minimal IV/C dan usianya tidak lebih dari 56 tahun. Adapun nama 13 pejabat itu bisa dilihat digrafis.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Basri Rakhman mengatakan, pejabat kelahiran Desember 1962 masih memiliki peluang untuk mendaftar. Hanya saja, usianya tidak boleh lewat dari 56 tahun ketika SK itu di teken. Artinya, mereka yang lahir sebelum 21 Desember, sudah tidak lagi memiliki peluang untuk menjadi sekkot.

“Yang paling pertama kita lihat itu pangkat, jabatan dan usia. Jadi, biar jabatannya eselon II-B, pangkatnya IV/C tapi kalau usianya sudah lewat dari 56 tahun tidak bisa mendaftar. Jadi, biar kelahiran 1962 tapi kalau tanggal 12 Desember dia lahir tetap tidak bisa, karena itukan masih dalam tahapan seleksi. Sementara, batasan usia ini sampai SK itu di teken,” ujar Basri Rakhman, Selasa (4/12).

Meski telah bersyarat dari segi jabatan, pangkat, dan usia, calon sekkot masih harus memenuhi beberapa syarat lainnya. Seperti, memikili jenjang pendidikan minimal Diploma IV atau setara dengan S-1, telah lulus diklat kepemimpinan tingkat II (Diklatpim II), tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun berat sesuai dengan PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS.

Tidak pernah dijatuhi hukuman atau tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata, sehat jasamani dan rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
“Selain memiliki prestasi pada jabatan sebelumnya, mereka juga harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan, baik teknis, manajerial, maupun sosial kultural,” terangnya.

Berdasarkan jadwal, seleksi administrasi dilakukan pada 13 Desember 2018 dan hasilnya baru diumumkan sehari kemudian. Mereka yang lulus seleksi administrasi, selanjutnya akan diuji kembali. Seperti, assesment yang dijadwalkan pada 15 sampai 16 Desember 2018. Kemudian penulisan gagasan pada 17 Desember, dan presentasi serta wawancara pada 20 Desember.

Hasil penilaian dari tiga calon sekkot terbaik, akan diumumkan dan diserahkan kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), pada 21 Desember mendatang. Hanya saja, jadwal itu masih bisa berubah jika pada batas akhir pendaftaran jumlah peserta kurang dari empat orang.

“Sampai sekarang belum ada yang mendaftar, kayaknya mereka lengkapi dulu berkasnya. Tapi kalau sampai batas akhir pendaftaran kurang dari empat yang mendaftar maka kita perpanjang pendaftarannya,” jelasnya.

Tercatat, ada beberapa pejabat eselon II-B yang pangkatnya sudah IV/C tapi tidak bisa mendaftar dikarenakan persoalan usia yang melewati batas. Seperti, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Andi Hadija Iriani. 7 Agustus lalu, usianya genap berusia 57 tahun, padahal dia adalah salah satu pejabat perempuan senior yang memiliki pangkat IV/C.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Ismail Hajiali, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Taufik Rahman, Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Sekertariat Daerah, Muh Takdir Hasan Saleh.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto mengaku memberikan restu kepada seluruh pajabatnya yang bersyarat untuk ikut seleksi lelang jabatan sekkot. “Siapa yang mau ikut lelang jabatan saya restui semua. Yang penting kan sekkot itu batas umurnya tidak lebih dari 56 tahun,” ungkapnya.

Danny menegaskan, ada dua hal yang menjadi penilaian penting, yaitu integritas dan kinerja yang telah dibuktikan calon sekkot ketika menduduki jabatannya yang lalu. “Ada dua yaitu, kinerja dan integritas dari calon tersebut. Ini bukan kinerja tapi bukti kinerja artinya ada yang ia perlihatkan,” tegasnya.

Diketahui, jabatan Sekkot Makassar telah kosong sejak ditinggal pensiun oleh Ibrahim Saleh pada 3 Juli 2017 lalu. Ibrahim kemudian, digantikan oleh Baso Amiruddin sebagai pelaksana tugas (plt) selama sembilan bulan. Setelah itu, jabatan itu diisi oleh Andi Muhammad Yasir sebagai plt pada 9 April 2018 dan berakhir 8 Juli 2018. Kemudian, digantikan oleh Naisyah Tun Azikin sampai hari ini. (Armansyah)


div>