JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

13 Legislator Makassar Terancam Pidana

Reporter:

Suryadi - Fahrullah - Alief

Editor:

asharabdullah

Jumat , 23 Maret 2018 10:15
13 Legislator Makassar Terancam Pidana

Kantor DPRD Makassar

* RP : Surat Panggilan Harus Melalui Ketua DPRD

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar mengungkapkan rasa kesal terhadap Anggota DPRD pendukung Appi-Cicu yang mangkir memberikan keterangan perihal penggunaan fasilitas negara (kantor DPRD) sebagai arena kampanye.

“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran 5 anggota DPRD dari 13 orang yang akan kami panggil secara bertahap. Tak satupun diantara mereka hadir berikan klarifikasi,” kata Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Panwas Kota Makassar, Moh. Maulana SH, MH, Kamis (22/3).

Kendati demikian, ia menegaskan akan menjadwal ulang pemanggilan terhadap 13 anggota Dewan tersebut. Jika pemanggilan kedua, tak bisa hadir, maka Panwas mengambil langka konkret , bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran. “Untuk pemanggilan ulang, kami akan layankan surat besok (hari ini), Kalau tidak datang lagi, itu menjadi dasar bagi kami untuk membuat sebuah kesimpulan,” katanya.

Maulana mengungkapkan, jika memang legislator DPRD Makassar tersebut nantinya bersalah, maka itu masuk dalam perkara pidana, mengingat mereka menggukan fasilitas negara mensosialisasikan salah satu kandidat walikota Makassar. “Kalau terbukti, ya tentu itu tergolong pidana. Yang tentu tahapan selanjutnya itu akan dilakukan proses penyelidikan di kepolisian. Pendapat awal Gakumdu merupakan delik pidana, kita diminta untuk melakukan penyelidikan lebih jauh,” ungkapnya.

“Ancaman pidana pasal 69 minimal 1 bulan maksimal 6 bulan. Ada 13 orang yang dilaporkan. Tentu itu tidak akan berhenti begitu saja, kalau kami mendapat informasi tambahan kemungkinan bisa lebih besar lagi,” ungkapnya.

Ketua Panwaslu Makassar, Nursari mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan laporan kuasa hukum Danny-Indira soal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan 13 anggota DPRD Kota Makassar saat menggelar konferensi pers soal dukungannya ke pasangan calon Appi-Cicu di Gedung DPRD, Senin lalu. Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota dewan.

“Sesuai jadwal hari ini (kemarin) kami undang 5 anggota dewan. Mereka berstatus sebagai saksi terlapor. Besok (hari ini) lima lagi,” ujarnya.

Tujuan dari pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan dari saksi, bukti maupun penjelasan lebih lanjut dari kasus tersebut. “Kita undang untuk klarifikasi terkait dengan kegiatan mereka kemarin itu, konferensi pers,” katanya.

Salah satu anggota DPRD yang tidak hadir, Busranuddin Baso Tika mengaku dia dan legislator lainnya punya alasan kuat tidak memenuhi panggilan Panwaslu tersebut. Menurutnya, pemanggilan itu tidak melalui prosedur yang benar. “Ada prosedur dinda, jadi kalau mau melakukan pemanggilan kepada anggota DPRD itu ada prosedurnya, jangan asal memanggil,” kata BBT.

Lanjut dia, perosedurnya itu, jika pelapor melapor ke Panwas, Panwas harus menyurat ke pimpinan DPRD, nanti pimpinan DPRD ini menyurat ke BK (Badan Kehormatan), dan BK nanti yang mengkaji dan mengundang pelapor dan terlapor untuk klarifikasi.

“Jika terbukti BK nanti menyurat kembali ke Panwaslu,” jelas BBT.

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Makassar itu menilai laporan tersebut sah-sah saja selama sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. “Itu bagus, silakan saja melapor asalkan sesuai dengan aturan dan mekanismenya,” tegas Busranuddin.

Senada dengan itu, legislator Makassar, Rahman Pina yang namanya turut terpanggil untuk dimintai klarifikasi, mengaku sangat menghormati lembaga yang mengawasi pemilu tersebut.

Namun, ia menegaskan jika pihaknya juga tunduk dan terikat pada peraturan dan undang-undang serta tata tertib DPRD. Sehingga tidak bisa memenuhi panggilan dari Panwaslu Makassar begitu saja.

“Iye, kami dijadwalkan untuk dimintai klarifikasi oleh Panwas, tapi tidak bisa hadir. Bukannya tidak menghormati Panwas, kami sangat menghormati setiap lembaga, termasuk Panwas. Tapi semua ada aturannya. Kita juga terikat pada peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang ada di DPRD,” terang politisi asal Golkar ini.

Dijelaskannya bahwa hal tersebut lantaran tupoksi kelembagaan DPRD, dimana seluruh administrasi persuratan baik surat masuk ataupun surat keluar, itu hanya lewat Ketua DPRD. Setelah surat dikirim ke Pimpinan DPRD, pimpinan kemudian membuat telaah yang selanjutnya akan dibahas secara internal. Kemudian diputuskan seperti apa langkah selanjutnya.

“Jadi Panwas dalam hal ini tidak bisa bersurat langsung ke masing-masing. Karena ada aturan dan tatib yang mengikat. Coba tanyaki ke ketua DPRD, Karena mekanismenya memang begitu. Kalau panwas langsung kirim surat ke masing masing, itu keliru,” pungkasnya.(ale/yad/fah/D)


div>