RABU , 21 NOVEMBER 2018

13 SKPD Masuk Zona Merah, Dari Monev Triwulan III Pemkot Makassar

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Kamis , 18 Oktober 2018 10:15
13 SKPD Masuk Zona Merah, Dari Monev Triwulan III Pemkot Makassar

ARMANSYAH/RAKYATSULSEL RAPAT. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III. Hasilnya, dari Rp 2,7 triliun anggaran belanja langsung Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), masih ada sekitar Rp1,6 triliun anggaran yang belum terpakai.

Penyebabnya, ada 13 SKPD yang masuk zona merah dengan capaian realisasi keuangan dibawah 50 persen. Bahkan tiga diantaranya adalah SKPD dengan pemegang anggaran yang cukup besar. Ketiganya adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan dan Sekertariat DPRD Makassar.

Sementara SKPD lainnya masing-masing, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pertanahan.

Untuk Dinas PU, dengan total anggaran Rp 618,6 miliar, realisasi keuangan baru mencapai 20,84 persen atau Rp 128 miliar, capaian itu tak sebanding dengan realisasi fisiknya yakni 30,03 persen. Sehingga PU masih memiliki sisa anggaran sekira Rp 489,6 miliar.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan, dengan jumlah anggaran mencapai Rp407,3 miliar, hingga triwulan ketiga realisasi keuangannya baru sekitar 32,35 persen atau Rp 131,7 miliar, sementara fisiknya sudah mencapai 55,73 persen. Dimana sisa anggaran Rp 275,5 miliar.

Sementara, realisasi keuangan Sekertaris DPRD Kota Makassar baru mencapai 43,18 atau Rp 46,9 miliar dari jumlah anggaran 108,7 miliar, dan fisiknya baru 43,18 persen dan sisa anggaran mencapai Rp 61,7 miliar.

Kemudian, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, realisasi keuangannya baru mencapai 22,34 persen atau sekitar Rp4 miliar dari total anggaran Rp17,9 miliar, sementara realisasi fisiknya baru sekitar 49,26 persen.

Bagian Pertanahan, di triwulan ketiga realisasi keuangannya baru mencapai 26,26 persen atau Rp3,9 miliar dari total anggaran Rp14,9 miliar, sementara fisiknya sudah sekitar 26,26 persen.

Bagian Pemberdayaan Masyarakat realisasi keuangannya baru sekitar 27,41 persen atau Rp2,4 miliar dari jumlah anggaran APBD sekitar Rp9 miliar.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Andi Hadijah Iriani mengatakan, hasil monev ketiga tahun ini sudah ada dan hasilnya ada sejumlah dalam kategori rendah. Meski begitu, rendahnya capaian bukan karena kinerja tapi ada kendalan di bidang Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Ini bukan karena tidak berkinerja tapi kita sudah dengar keluhan dan permasalahan. Sebenarnya masalah tidak ada, hanya memang kita lihat fisik sudah hampir 100 persen tapi keuangan rendah. Artinya apa, orang kaya-kaya semua penyedia (rekanan),” ucapnya, Rabu (17/10).

Kata Iriani, berdasarkan data hasil capaian, pengerjaan fisik sudah hampir rampung, sisa capaian keuangan yang tidak sebanding. Ia berharap, paling tidak dalam waktu dekat fisik dan keuangan bisa sebanding.

“Permasalahan itu memang masih ada. Misalnya, gagal lelang, atau dalam proses pencairan anggarannya. Keterlambatan (pencairan) itu bahwa SKPD harus betul-betul dokumennya, jangan memasukkan dokumen ternyata belum siap,” katanya.

Dampaknya, kata Iriani, bidang keuangan harus lebih teliti lebih dalam sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam hal memproses aliran anggaran ke rekanan. “Kita sangat berharap dan Insya Allah akhir tahun bisa capai 90 persen. Memang realisasi keuangan rendah tapi realisasi fisik sudah diatas 50 persen,” ucapnya.

Khusus Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, kata Iriani, berdasarkan hasil monev triwulan terbilang lambat, namun hal tersebut karena jumlah program cukup besar. Tapi secara perlahan, jika program itu selesai maka Dinas PU yang paling tinggi.

Sementara, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Makassar, Anwar mengatakan capaian realisasi keuangan harus ada keseimbangan antara capaian fisik dan keuangan. Ia mencontohkan jika realisasi fisik 30 persen maka realisasi keuangan harus juga 30 persen.

“Ada beberapa SKPD yang masuk zona merah. Misalnya Dinas Perumahan yang fisiknya mencapai 34,36 persen sementara keuangannya hanya 13,61 persen. Artinya apa? terjadi persoalan administrasi disana,” kata Anwar.

Menurut Anwar, capaian realisasi keuangan SKPD harus berbading lurus dengan capaian kinerja fisik. Misalnya, saat ini serapan anggaran Dinas PU yang dinilai masih cukup rendah lantaran banyaknya proyek yang masih dalam tahap proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Namun, diharapkan setelah pengerjaan fisik berjalan maka realisasi keuangan juga sudah bisa mencapai target. “Ini harus mereka pacu untuk triwulan keempat, justru berbeda dengan Dinas PU, memang masuk zona merah karenakan masih ada fisik berproses di ULP, jika sudah dilelang pasti capaiannya meningkat,” jelasnya.

“Capaian Dinas PU bisa dibilang masih wajar karena 70 persen kegiatan PU kan fisik, jadi dia (PU) tergantung kegiatan itu yang berproses di ULP,” tambahnya.

Kata Anwar, jika realisasi keuangan rendah sementara capaian fisiknya sudah tinggi maka dinilai ada persoalan administrasi, pasalnya BPKA tidak akan mungkin memproses pencairan keuangan SKPD jika ada kendala administrasi.

Makanya itu, SKPD yang selesai melakukan kegiatan agar segera merampungkan administrasi sehingga bisa diproses di keuangan. Apalagi tidak sedikit SKPD yang terlebih dulu melaksanakan programnya meski anggaran dari BPKA belum dicairkan.

“Rata-rata SKPD itukan dia biasa kerja duluan fisiknya, misalnya bimtek. Uangnya belakangan, tapi begitu selesai dilaksanakan administrasinya harus lengkap, kalau tidak lengkap anggarannya tidak mungkin dicairkan,” tuturnya.

Terpisah, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengeluhkan kinerja ULP. Bagaimana tidak, banyak proyek terkendala di bagian pelelangan tersebut.

“Kesehatan dan PU itu soal tendernya saja. Ada persoalan di ULP itu, bukan dinasnya yang salah,” kesal Danny.

Kata Danny, banyak tender yang dilakukan oleh ULP gagal tender hingga berulang kali. Dampaknya, anggaran dari setiap SKPD berkurang. Sehingga, dirinya akan menjadikan persoalan ini menjadi hal yang serius harus diselesaikan secepatnya.

“Saya terus terang sedikit mau konsen di ULP, karena saya melihat ada hal-hal yang aneh disana dan saya kita perlu ditransparansikan saja,” ucapnya.

“Saya tida pernah malu bilang kalau banyak yang masih punya penyakit lama dibidang pelelangam barang dan jasa. Sehingga terjadi gagal yang berulang,” tambahnya.

Padahal, lanjut Danny, persoalan lelang yang kerap gagal sebenarnya menjadi persoalan yang biasa. Namun, terjadi kegagalan yang berulang. “Mohon maaf, saya lihat banyak pokja-pokja dalam tanda kutip harus dicurigai karena banyak yang aneh disitu,” ungkapnya.

Kedepan, kata Danny, pihaknya akan mempersiapkan tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja para kelompok kerja (Pokja) yang kerap menjadi biang kerok gagal tender di hampir semua proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. (*)


div>