JUMAT , 19 OKTOBER 2018

15 Februari, Enam Kada Dilantik Serentak

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 03 Februari 2016 12:01
15 Februari, Enam Kada Dilantik Serentak

int

PENULIS: FAHRIL – SOFYAN
EDITOR: LUKMAN

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo telah menyusun rencana jadwal pelantikan bagi gubernur, bupati/walikota yang terpilih pada pilkada serentak gelobang pertama yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015 lalu.

Untuk pelantikan tahap pertama ini diperuntukkan kepada daerah-daerah yang hasil Pilkada tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan gubernur dan wakil gubernur nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 11-12 Februari 2016 bertempat di Istana Negara. Sementara untuk bupati/walikota terpilih dilaksanakan pada 15 Februari 2016.

“Tanggal 11-12 Februari dilaksanakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Bapak Presiden RI (kecuali Provinsi Kalimantan Tengah) di Istana Negara,” kata Tjahjo Kumolo, Selasa (2/2).

Beberapa hari berselang, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2016, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih hasil Pilkada Serentak. Sesuai dengan Undang-undang, pelantikan tersebut akan dilaksanakan oleh gubernur di ibukota Provinsi.

“Rencana tanggal 15 Februari 2016 pelantikan Bupati dan Wali Kota terpilih (yang tidak ada gugatan dan belum ada keputusan sengketa oleh MK),” lanjutnya.

Nah, setelah pelaksanaan pelantikan nantinya, seluruh kepala daerah akan dikumpulkan oleh Presiden untuk mendengar langsung arahan-arahan yang dijadwalkan pada bulan Februari. “Dilanjutkan diagendakan jadwal acara pengarahan oleh Bapak Presiden pada bulan Februari 2016,” jelasnya.

Khusus di Sulsel sendiri, pada pelantikan tahap pertama ini setidaknya hanya akan diikuti 6 daerah saja. Masing-masing Maros, Luwu Timur, Luwu Utara, Soppeng, Tana Toraja, dan Toraja Utara.

[NEXT-RASUL]

Sementara 5 daerah lainnya yakni Gowa, Pangkep, Barru, Bulukumba dan Selayar akan dilantik secara serentak pada tahap kedua, Maret mendatang.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah (Pemda) Sulawesi Selatan (Sulsel) Munadjat mengatakan, masih menunggu keputusan tertulis dari Kemendagri terkait pelantikan kepla daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2015.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya tentu akan menyiapkan anggaran pelantikan. Dijelaskan Munadjat, anggaran tersebut hanya sebatas tanda pangkat/tanda jabatan.

Sayangnya, Ia tidak mengetahui persis berapa anggaran yang disiapkan untuk pengadaan tanda pangkat/tanda jabatan. “Sekitar Rp400 ribu (satu set), saya tidak hafal persis, nanti salah,” tutur Munadjat.

Ia mengatakan apabila pelantikan dilaksanakan, maka pasti terdapat juga biaya lain, seperti konsumsi dan sebagainya. “Itulah yang coba dikoordinasikan untuk dibiayai bersama kalau memang kurang. Itu akan dirembukkan nanti. Akan ada rapat panitia,” ungkapnya.

Kepala Biro Pemda Sulsel Andi Baso Pangeran pun mengungkapkan, pihaknya tidak bisa menguraikan secara rinci jumlah anggaran yang digunakan untuk pelantikan kepala daerah nantinya. Sebab, anggaran yang disiapkan terkait pelantikan mulai dari pengurusan Surat Keputusan (SK).

“Sudah terhitung semuanya disitu. Yang pastinya, yang terkait langsung dengan pelantikan, kita siapkan tanda pangkat/tanda jabatan dan biaya rapat kepanitiaan,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Terkait tempat pelaksanaan pelantikan, selama ini pihaknya memanfaatkan ruangan-ruangan pemerintahan, seperti Ruang Pola. Namun, apabila ada kesepakatan dilaksanakan di tempat lain, akan diarahkan ke Celebes Convention Centre (CCC) yang merupakan milik pemerintah juga.

“Jangankan 15 Februari, besok saja kami siap kalau itu sudah perintah tertulis. Saya tidak mau berandai-andai. Saya menunggu surat tertulis dari kementerian untuk menyiapkan langkah ke persiapan pelantikan,” pungkasnya.

Bupati terpilih Kabupaten Maros, Hatta Rahman mengaku menyambut baik putusan Mendagri untuk menggelar pelantikan di ibukota provinsi. Sebab kata dia, hal itu sudah sesuai dengan pasal 163 dan 164 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, terkait pelantikan kepala daerah.

“Kalau saya sih mending dilantik oleh Gubernur saja karena kalau di Jakarta repot,” ucapnya singkat.

Hal senada dilontarkan Wakil Bupati terpilih Soppeng Supriansa. Menurut dia, sebaiknya memang pelantikan dilakukan di ibukota provinsi oleh gubernur masing-masing.

“Ya kalau mengacu dalam undang-undang memang dilantik oleh gubernur masing-masing provinsi. Dan kalau Kemendagri menginginkan pelantikan di pusatkan di Jakarta tentu harus membuat regulasi baru lagi,” kata Supriansa.

 


Tag
div>