KAMIS , 20 SEPTEMBER 2018

2.328 Pegawai Kontrak Belum Digaji

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Senin , 26 Maret 2018 11:00
2.328 Pegawai Kontrak Belum Digaji

Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal foto bersama dengan pejabat lingkup Pemkot Makassar beserta pegawai honorer. (ist)

* Sejak Januari Hingga Maret 2018

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar hingga hari ini belum juga memberikan hak 2.328 Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas (PKKWT) tenaga guru dan administrasi lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar, terhitung sejak Januari, Februari dan Maret 2018.

Padahal di awal tahun 2018, pemberian gaji ke tenaga pendukung pendidikan disekolah telah mendapatkan Buku Tabungan dari Bank Sulselbar yang mempermudah dan menghindari potongan dari oknum. Selain itu kenaikan gaji hingga Rp 1 juta perbulan sebagai peningkatan kesejahteraan Tenaga Kontrak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Mukhtar Tahir mengatakan pihaknya sementara mengurus honor dari Tenaga Kontrak yang berada di Lingkup Dinas Pendidikan.

“Kita sudah buatkan semua usulan penerimaan honor tenaga kontrak, Insya Allah secepatnya honor (Tenaga Kontrak) mereka sudah cair,” jelas Mukhtar Tahir, Minggu (25/3) kemarin

Ia mengatakan bahwa keterlambatan pemberian honor ke 2328 Tenaga Kontrak lingkup Dinas Pendidikan bukan lantaran adanya kesengajaan. Melainkan karena Pemkot sedang dalam masalah, namun demikian sudah diselesaikan.

“Ini terpending bukan persoalan apa, persoalannya ada di administrasi, uangnya ada di dalam tapi tidak bisa dicairkan, tapi sudah jalan semuanya,” ujar Utta, sapaan kadis pendidikan.

Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar telah menyelesaikan DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar. Dengan begitu, program pembangunan yang telah direncanakan diharap segera direalisasikan.

Plt Kepala BPKA Kota Makassar Abd Rasyid menegaskan bahwa DPA di SKPD telah rampung. Tidak ada lagi alasan bagi SKPD tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan baik bersifat administrasi ataupun teknis. Dan program-program yang telah direncanakan direalisasikan untuk pembangunan kota.

Ia menambahkan, pencairan serta pembayaran gaji bagi pegawai honor pemerintah kota ditangani masing-masing SKPD. Di mana rampungnya penandatanganan DPA oleh BPKA Kota Makassar, pencairan anggaran semuanya tergantung dari masing-masing SKPDnya.

“DPA sudah rampung dikerjakan, jadi tinggal menunggu SKPD kapan mereka cairkan anggarannya baik untuk melaksanakan dan menjalankan kegiatan programnya, dan membayarkan gaji honornya,” kata Abd Rasyid. (*)


div>