SENIN , 19 NOVEMBER 2018

2 Kali Tak Hadiri Rapat Komisi, Dewan Kesal Kepada Kepala Dinkes

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Rabu , 26 September 2018 08:45
2 Kali Tak Hadiri Rapat Komisi, Dewan Kesal Kepada Kepala Dinkes

Sampara Sarif. ist

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar kesal dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin karena tidak menghadiri rapat. Pasalnya, Kepala Dinkes Kota Makassar ini tidak hanya terjadi satu kali saja.

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Sampar Sarif mengatakan pada rapat sebelumnya pihaknya bersama dengan Dinkes Kota Makassar telah menyapakati bahwa pada rapat selanjutnya akan dihadiri oleh Kepala Dinkes Kota Makassar.

“Iya memang ada kesan, memandang enteng. Karena bukan hanya sekali dia tidak datang, Monitoring dan Evaluasi (Monev) sebelumnya juga dia tidak datang. Seharusnya itu sudah kita sepakati hadir itu adalah Kepala Dinasnya. Kecuali kepala dinasnya sakit, tidak apa-apa dia tidak datang,” kata Sampara, Selasa (25/9).

Kata dia, kehadiran Kepala Dinkes Kota Makassar pada rapat tersebut sangat dibutuhkan sebagai pimpinan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Banyak persoalan, bukan hanya perubahan ini saja yang kita bicarakan. Termasuk limbah medis yang kita tahu sampai dimana. Kenapa ada berkeliaran dimasyarakat, limbah medis. Itu yang kami pertanyakan, kalau yang tidak berkompeten yang datang, bagaimana kami bisa mendapatkan penjelasan yang lebih tepat,” jelasnya.

Sampara pun menilai bahwa Dinkes Makassar kurang pro aktif dan tidak menghargai fungsi dewan sebagai lembaga legislatif. Apalagi, Dinkes Makassar merupakan OPD yang menyerap anggaran paling besar pada APBD Perubahan kali ini.

Selain itu, ini juga merupakan APBD Perubahan 2018 yang memiliki waktu lebih sedikit dari APBD Pokok. Sehingga, pihaknya meragukan beberapa program Dinkes Makassar yang tidak terealisasi dan akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Aanggaran (Silpa).

“Saya takutnya lagi ke depan ini, tender yang dilakukan itu tidak sampai batas waktunya. Menjadi Silpa lagi, nyeberang lagi dianggaran pokok tahun depan. Itu berdampak bisa dipindahkan itu anggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Kota Makassar, Adi Rasyid Ali membeberkan pada rapat Banggar kali ini dirinya menerima keluhan dari beberapa anggota Banggar yang berada di komisi terkait ketidakhadiran OPD saat rapat.

“Tadi usulan dari Banggar untuk merekomendasikan kedua dinas ini untuk melakukan evaluasi dari kinerja. Ini penyampaian dari Banggar dalam hal ini komisi,” kata Ara–sapaan akrab Adi Rasyid Ali.
Ia pun menegaskan bahwa OPD terkait harus hadir untuk tetap melakukan pemabahasan pada Banggar.

Ia pun menganggap bahwa ketegasan lembaga legislatif ini merupakan wibawa bagi lembaga.
“Harus hadir, makanya kami menunda pembahasan ini sebelum kedua SKPD itu hadir untuk membahas di Banggar. Kepala dinasnya, makanya ini soal wibawa saja. Ini juga soal, kami juga dihargai agar dinas terkait datang dikomisi dan Banggar,” pungkasnya. (*)


div>