SENIN , 20 AGUSTUS 2018

2015, Pengguna Narkoba di Sulsel Capai 150 Ribu Orang

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 28 April 2016 20:13
2015, Pengguna Narkoba di Sulsel Capai 150 Ribu Orang

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Berdasarkan data proyeksi Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat penyalahgunaan napza/narkoba di Sulsel tercatat 150 ribu orang. Sementara, data dari Polda Sulsel tindak pidana narkotika hingga tahun 2014 sebanyak 2.385 orang, pengguna 3.029 orang, dan pengedar/bandar 1.501 orang.

Sedangkan, data dari Kanwil Kemenkum HAM Sulsel, hingga November 2015 dari 6.536 warga binaan lapas dan rutan terdapat 2.096 orang terkait kasus narkoba.

Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Pemerintahan, Hasdullah, mengatakan, kasus itu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dan masih merupakan fenomena gunung es masif dan sulit dikendalikan.

“Perkembangannya sudah mencakup seluruh kabupaten dan kota bahkan sampai di pedesaan atau daerah terpencil yang menimpa semua kalangan, mulai dari usia produktif, latar belakang profesi, pekerjaan, dan pendidikan,” katanya pada bimbingan dan pembinaan rehabilitasi Napza dan ODHA di Hotel Raising, Kamis (28/4).

Kasus napza yang sudah sangat mengkuatirkan itu, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dengan kasus HIV/AIDS. Sebab, faktanya sudah menjadi kasus epidemi ganda.

Dikatakannya, selain menjadi korban pengguna napza juga sudah terinfeksi virus HIV/AIDS.

Menurut Dinas Kesehatan Sulsel, kasus HIV/AIDS hingga Juni 2015 mencapai 10.317 orang. Berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak laki-laki, yakni 6.748 orang atau 65,4 persen, perempuan 3.281 orang atau 31,8 persen. Sekitar 288 transgender atau 2,8 persen.

Sementara, Kepala Biro Bina Napza dan HIV/AIDS, Sri Endang Sukarsih, menungkapkan, tujuan bimbingan ini sebagai bentuk pengendalian kasus napza dan HIV/AIDS dan pengelolaannya bisa meningkat.

Dikatakannya, salah satunya dengan Hombase Ballata. Namun, sayangnya, rumah rehabilitasi tersebut hanya ada di tingkat provinsi. Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong agar wadah seperti ini dapat dihadirkan pula di kabupaten/kota.

“Kita akan keluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) agar kabupaten/kota tidak ragu-ragu untuk menjadikan ini sebagai rehabilitasi yang tepat. Dengan adanya legalitas, mereka tentu merasa bahwa sudah ada landasannya,” turur Sri. (***)


div>