RABU , 14 NOVEMBER 2018

2016, BKD Sulsel Sanksi 23 PNS

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 29 Desember 2016 13:16
2016, BKD Sulsel Sanksi 23 PNS

Kepala BKD Sulsel, Tamzi. foto: ashar abdullah/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel merilis data pemberian sanksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemprov Sulsel tahun 2016.

BKD mencatat, sebanyak 23 PNS sepanjang 2016 ini diganjar sanksi disiplin, mulai dari sanksi ringan, sedang hingga berat.

PNS yang diberi sanksi ringan masing-masing enam orang mendapat teguran lisan, dua orang mendapat teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas sebanyak empat orang.

Kemudian, PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang sebanyak tiga orang, masing-masing penundaan KGB satu orang, penundaan kenaikan pangkat satu orang dan penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun sebanyak satu orang.

Selanjutnya, PNS yang mendapat hukuman disiplin berat sebanyak delapan orang, masing-masing penundaan setingkat lebih rendah selama tiga tahun sebanyak empat orang, pembebasan dari jabatan sebanyak dua orang dan pemberhentian dengan hormat sebanyak dua orang.

Kepala BKD Sulsel, Tamzil, mengatakan, seluruh PNS yang disanksi tersebut tidak diukur dari kinerja sehari-hari, melainkan dari kasus perkasus.

“Penilaian itu dinilai dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dinilai pertahun,” ungkap Tamzil diberitakan Rakyat Sulsel, Kamis (29/12).

[NEXT-RASUL]

Dia menambahkan, pemberian sanksi terberat bermacam-macam. Penentuan sanksi PNS tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin PNS. “Sanksi terberat macam-macam, ada di PP 53 seperti kalau dia tipikor atau pemberhentian tidak dengan hormat,” ucapnya.

Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menuturkan, pemberian sanksi bagi PNS sudah sesuai dengan PP yang berlaku. Kedisiplinan sangat diperlukan utamanya peningkatan kinerja dan profesionalisme.

Menurutnya, hukuman kedisipilinan semata-mata untuk pembelajaran kepada PNS lainnya, agar tidak menjadi kesalahan yang sama.

“Saya berharap agar pelanggaran ini bisa turun dan kinerja di Pemprov Sulsel dapat ditingkatkan,” pungkasya. (D)


div>