SENIN , 10 DESEMBER 2018

2017, Sembilan Anggota Polri Dipecat

Reporter:

Ramlan Makkaratang

Editor:

asharabdullah

Selasa , 23 Januari 2018 13:45
2017, Sembilan Anggota Polri Dipecat

Personel Polda Terlibat Kasus Narkoba. (Dok. RakyatSulsel).

* Tiga Terlibat Kasus Narkoba

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sepanjang tahun 2017, sebanyak sembilan anggota polisi di lingkup Kepolisin Daerah (Polda) Sulsel dipecat. Dari sembilan oknum polisi mendapatkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ini, tiga diantaranya terlibat peredaran narkoba.

Kepala Bidang (Kabid) Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel, Kombes Pol Riko Sunarko menerangkan, selama setahun terakhir, pihaknya telah mengeluarkan 13 rekomendasi PTDH. Hanya saja dari jumlah tersebut empat orang mengajukan banding dari hasil putusan komisi sidang etik.

“Keputusan sidang itu sifatnya rekomendasi, direkomendasikan untuk PTDH. Dan pada 2017 lalu kita merekomendasikan 13 onkum di PTDH, namun Surat Keputusan Kapolri (SKEP) pemberhentiannya baru sembilan orang, yang lain proses banding,” jelas Riko Senin, (22/1) kemarin.

Riko menambahkan, dari sembilan anggota Polda Sulsel yang dipecat, mayoritas dikarenakan pelanggaran kode etik disersi atau meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri. Dari sembilan orang Polisi tersebut diantaranya enam orang yang kerap Mangkir dan tiga lainnya oknum Polisi yang terlibat peredaran narkoba.

“Sementara empat lainnya masih proses banding dengan dua kasus asusila atau perselingkuhan di lingkup Polri dan dua kasus disersi atau mangkir. Jadi masih ada empat yang mengajukan banding,” terangnya.

Riko juga menegaskan, berdasarkan arahan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, peredaran narkotika yang melibatkan anggota Polri merupakan pelanggaran berat dan diarahkan sanksi pemecatan. Selain itu, kasus vital yang wajib dijauhi bagi anggota polisi, yakni asusila atau perselingkuhan dan kasus pencurian dengan kekerasan maupun pencurian motor.

“Kebijakan Kapolri sudah jelas, untuk anggota kasus narkoba diarahkan PTDH khususnya untuk pengedar atau penjual. Kemudian yang kedua kasus Curas, Curanmor, kemudian yang ketiga kasus Asusila di lingkungan Polri itu diarahkan PTDH,” tegasnya.

Untuk kasus pidana, seperti yang diatur dalam UU 35/2009 tentang narkotika, harus melakukan pengusutan perkara secara pidana terlebih dahulu. Hal itu merupakan langkah untuk mengangisipasi kekeliruan komisi sidang etik dalam mengambil keputusan.

“Jadi kalau kasus-kasus Pidana kita mengutamakan proses kasus pidanannya jalan dulu, yang jadi masalah adalah setelah kita proses kode etik, namun ternyata setelah kita putuskan bersalah, dalam pidananya tidak bisa dibuktikan dia bersalah, jadi seperti itu, demikian juga kasus narkoba,” katanya. (*)


div>