KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

2018, Bapenda Copot 2500 Reklame Melanggar

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Kamis , 22 Maret 2018 14:45
2018, Bapenda Copot 2500 Reklame Melanggar

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar sedikitnya sudah menertibkan 2500 reklame sampai Maret 2018. Pencabutan ribuan lembar reklame itu berdasarkan hasil penyisiran yang rutin dilakukan setiap hari.

Kasubid Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah Bapenda Kota Makassar, Adiyanto Said mengatakan sebagian besar reklame yang ditertibkan karena tidak membayar pajak.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa tiap hari ada saja reklame yang melanggar, baik itu melanggar cara pasangnya maupun melanggar dengan tidak bayar pajak. Dan itu hampir tiap hari kita temui,” kata Adi sapaan akrabnya, Rabu (21/3) kemarin.

Ia menyebutkan?, ada dua jenis reklame jika dilihat dari segi pemasangannya. Pertama, reklame permanen yang pajaknya di bayar tiap tahun. Kedua, reklame insidentil atau non permanen, seperti baliho, umbul-umbul, spanduk yang banyak di jumpai di pinggiran jalan kota.

“Yang banyak kita tertibkan itu yang insidentil, spanduk, baliho, umbul-umbul. Kalau di jumlah dari awal tahun sampai sekarang itu sekitar 2500 lembar reklame insidentil, sementara reklame tahunan itu 46 yang ditertibkan,” jelasnya.

Kata Adibanyak pengguna jasa reklame insidentil yang tidak melapor ke Bapenda, sehingga ditemukan banyak reklame yang tidak bayar pajak. Pasalnya, reklame jenis ini hanya ditopang dengan kerangka dari kayu atau bambu, sehingga mudah dipindahkan.

Selain itu, pemasangan reklame insidentil banyak yang melanggar karena tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Misalnya, reklame itu dipasang di tengah trotoar sehingga mengganggu lalu lintas pejalan kaki. “Jadi semua jenis reklame harus dilaporkan ke Bapenda,” tegasnya.

Dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar, kebanyakan reklame yang melanggar itu ditemukan di pusat kota. Seperti, Jl AP Pettarani, Gunung Latimojong, Penghibur, dan Hj Bau.

“Pelanggaran ini bervariasi, hampir seluruh kecamatan, tapi mayoritas di pusat kota, Ujung Pandang, Makassar, Panakkukang. Hari ini (kemarin) kita menertibkan di Jalan AP Pettarani dan Gunung Latimojong,” tukasnya.

Menurut dia, dari seluruh pengguna media reklame hanya sekitar 60 persen yang taat membayar pajak. Sehingga, dia terus berupaya agar 40 persen sisanya bisa taat bayar pajak. Salah satu upaya yang dilakukannya? yaitu rutin melakukan penyisiran reklame yang melanggar.

Dia juga mengatakan sudah diminta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK). Pasalnya, dari data KPU ada sekitar 40 titik APK yang melanggar.

Diketahui, tahun ini Bapenda menargetkan realisasi pajak reklame bisa mencapai Rp35 miliar.
Pasalnya, tahun 2017 lalu realisasi pajak reklame mengalami over target yaitu Rp32 miliar dari target awal Rp31 miliar. (*)


div>