KAMIS , 13 DESEMBER 2018

2018, Pemkot Optimistis Raih Predikat A

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

asharabdullah

Kamis , 15 Februari 2018 12:00
2018, Pemkot Optimistis Raih Predikat A

Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal. foto: rakyatsulsel.

* Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kemenpan RB

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal menanggapi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Pemerintah Kota Makassar dari Pasca Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Diketahui, Pemkot Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulsel meraih Nilai B atau 64,15 yang tertinggi dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Menurut Deng Ical, sapaan wakil wali kota, Pemkot siap mempertahankan bahkan meningkatkan predikat B menjadi A dari 64,15 menjadi 75 poin di tahun 2018 ini.

“Kita dapat nilai B, terbaik di Sulsel dan kita harap ini bisa ditingkatkan lagi. Tahun 2018 kita harap bisa meningkat jadi nilai A,” ujar Deng Ical.

Ia mengatakan bahwa untuk meningkatkan predikat pemkot, pihaknya telah berkoordinasi dengan OPD terkait. “Mudah-mudahan Tahun Depan (2018) sudah bisa dapat nilai A,” kata Deng Ical.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Asman Abnur menyampaikan apresiasinya kepada pemda yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi.

“Saya mengharapkan para bupati, wali kota, dan sekretaris daerah untuk lebih fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil,” ujarnya.

Pada Hasil Evaluasi Sakip, Pemerintah Kota Makassar mendapatkan Penghargaan Penilaian Kinerja dengan Predikat B dan ini merupakan penilaian tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemenpan RB juga memberikan apresiasi kepada beberapa pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi yang telah mengimplementasikan e-budgeting di lingkungan pemerintahnya masing-masing.

E-budgeting merupakan langkah yang baik bagi suatu pemerintah dalam mencegah munculnya program atau kegiatan “siluman” serta mencegah terjadinya penyimpangan. (*)


div>