RABU , 19 DESEMBER 2018

21 Ribu Pemilih Difabel di Pilgub Sulsel

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Selasa , 27 Maret 2018 14:30
21 Ribu Pemilih Difabel di Pilgub Sulsel

Ilustrasi pemilih. (Doc.RakyatSulsel)

– Penyelenggara Siapkan Area Khusus di TPS

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diharapkan memenuhi hak pilih setiap warga.Tidak terkecuali penyandang disabilitas, difabel. Mereka diwanti-wanti agar haknya juga bisa terpenuhi, seperti warga normal pada umumnya.

Dalam konteks pemilu yang baik, semua lapisan masyarakat harus dilayani dalam melaksanakan kewajibannya. Termasuk yang memiliki keterbatasan fisik atau difabel. Di Pilgub Sulsel, tercatat ada 21.156 pemilih difabel yang memiliki kesempatan atau hak suara.

Komisioner KPU Makassar Bidang Teknis, Misna M Attas, mengatakan, KPU Sulsel memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atau difabel saat pelaksanaan pencoblosan Pilkada dan Pilgub 2018 mendatang bisa terjamin.

“Dalam regulasi PKPU, baik pencalonan sampai pemungutan suara berpihak kepada penyandang disabilitas atau difabel. KPU juga sudah perintahkan petugas, agar dibangun area khusus di lokasi TPS,” ujarnya, Senin (26/3) kemarin.

Saat ditanya apakah sejauh ini pemilih disabilitas sudah mendapat pendidikan politik yang cukup dari KPU, Misna mengaku sudah dilakukan, namun belum maksimal. Kendati demikian, KPU Sulsel menjamin pemilih disabilitas akan memperoleh haknya. KPU bahkan akan menyiapkan petugas khusus untuk membantu pemilih disabilitas.

“KPU akan menyiapkan segala sesuatunya untuk melayani pemilih disabilitas di TPS. Karena ini sesuai aturan PKPU, serta Juknis,” ungkapnya.

Diketahui, jumlah difabel atau disabilitas tersebut menyebar di beberapa kabupaten/kota. Pemilih sementara difabel ini terdiri dari lima kategori. Yakni tunadaksa, tunanetra, tunarungu atau tunawicara, tunagrahita dan disabilitas lainnya.

KPU juga akan menyiapkan surat suara khusus untuk penderita tunanetra, berupa surat suara dengan tulisan huruf braille.

“Setiap warga negara berhak memilih, termasuk pemilih difabel akan kita layani semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sulsel, Mardiana Rusli, menegaskan, salah satu konsentrasi KPU adalah soal memberikan aksesibilitas bagi pemilih difabel. Tak hanya di TPS, tapi juga saat debat kandidat.

“Ada penerjemah bahasa isyarat, itu sudah kami minta kepada pihak stasiun televisi yang menyiarkan acara debat kandidat,” ungkapnya.

KPU Sulsel juga akan menyiapkan tema khusus soal difabel pada debat kandidat. Hal itu untuk menakar perhatian para calon kepada masyarakat difabel.

“Kami tengah persiapkan. Mungkin pada debat yang kali kedua baru kami masukan isu difabel,” terangnya.

Sementara, Komisioner KPU Makassar, Rahmah Saiyed, mengatakan, upaya melaksanakan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar yang akses dan inklusif, merupakan tantangan besar bagi semua perangkat KPU. Namun, ada sejumlah kendala teknis yang akan ditemui dan harus diselesaikan secara taktis.

Dia mencontohkan, form A-KWK atau formulir pendataan pemilih hanya memuat lima jenis disabilitas. Padahal dalam aturan baru, terdapat 23 jenis disabilitas.

“Masalahnya adalah kami perlu mengubah form pendataan itu berikut master input-nya. Sementara form dan master input itu adalah desain KPU Pusat. Jika kami ingin memiliki data pemilih difabel beserta jenis kebutuhannya, maka form pendataan itu harus diubah,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, menuturkan, penyandang disabilitas memang harus menjadi perhatian khusus untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pilkada. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan seluruh masyarakat yang ada tanpa terkecuali.

“Menurut saya isu disabilitas dan keterbatasan fisik patut mendapat perhatian yang tinggi dari publik maupun pemerintah. Karena kawan-kawan kita tersebut adalah bagian dari kita juga, masyarakat Indonesia,” kata Arief.

Ia menjelaskan, penyandang disabilitas memiliki peran sangat penting dalam setiap pemilu, baik pemilihan presiden maupun kepala daerah di Indonesia. Kesuksesan pemilu tidak terlepas dari peran para penyandang disabilitas.

“Jika data di Sulsel terdapat 21 ribu lebih penduduk difabel, saya kira sudah selayaknyalah mereka mendapatkan kesempatan menggunakan hak suara yang sama untuk memilih calon pemimpin kita,” terang Arief.

Kandidat Calon Gubernur Sulsel nomor urut 4, Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka), menegaskan, penyandang disabilitas adalah masyarakat yang juga memiliki hak yang sama dengan dengan masyatakat yang lainnya. Mereka juga berhak memberikan hak suara untuk dapat berkontribusi memilih pemimpin yang amanah.

“Kaum difabel juga adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kesempatan yang sama. Termasuk hak politik atau hak memilih. Kami pikir hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari penyelenggara pemilu,” kata Juru Bicara IYL-Cakka, Henny Handayani.

Selain itu, kata Henny, agar penyandang disabilitas dapat memberikan hak suaranya, penyelenggara wajib menyediakan sarana yang dapat menunjang selama pemungutan suara. Jangan sampai, penyelenggara tidak memperhatikan hal-hal penting seperti itu.

“Dengan menyediakan sarana yang rensponsif terhadap kebutuhan dan kondisi kaum difabel. Misalnya memobilisasi mereka agar bisa datang ke TPS melalui sarana transportasi. Atau bisa juga mendatangi titik kumpul mereka dan menyediakan media agar bisa menggunakan hak pilihnya,” terang Henny. (*)


div>