SENIN , 20 AGUSTUS 2018

26 Juli, Sidang Pendahuluan Sengketa Pilkada Digelar di MK

Reporter:

Editor:

Lukman

Rabu , 25 Juli 2018 13:15
26 Juli, Sidang Pendahuluan Sengketa Pilkada Digelar di MK

Mahkamah Konstitusi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 telah digelar pada 27 Juni lalu. Dari pemilihan itu, sedikitnya ada enam daerah prosesnya berujung gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Masing-masing Kota Makassar (dua gugatan), Palopo (satu gugatan), Sinjai (dua gugatan), Bantaeng (satu gugatan), Parepare (satu gugatan), dan Pinrang (satu gugatan).

Di Makassar, Paslon tunggal, Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi melayangkan gugatan dugaan pelanggaran pidana oleh Wali Kota Makassar yang ditengarai berperan mengkampanyekan kolom kosong. Pilkada Sinjai paslon yang mnggugat Takyuddin Masse-Mizar Roem memohon PSU karena alasan ada paslon yang sudah dinyatakan diskualifikasi tapi tetap diikutkan saat pemungutan suara.

Bergeser ke Bantaeng, Paslon Sugiati Mangun karim-Andi Mappatoba dengan materi gugatan PSU di sejumlah TPS yang diduga terdapat penyalahgunaan suket (pemilih khusus). Parepare pasangan Faisal Andi Sapada-Asriady Samad juga dengan materi gugatan PSU di sejumlah TPS karena dugaan penyalahgunaan suket, pemilih di bawah umur dan pemilih ganda.

Materi yang sama juga disampaikan Paslon di Pinrang, Abdul Latif-Usman Marham yang juga meminta PSU di sejumlah TPS karena dugaan penyalahgunaan suket, pemilih di bawah umur dan pemilih ganda. Adapun di Palopo, Paslon Akhmad Syarifuddin Daud-Budi Sada dengan materi gugatan PSU Pilkada karena alasan rekomendasi Panwaslu terkait pelanggaran salah satu paslon tidak dijalankan KPU.

Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri resmi menjadwalkan sidang Sidang Pendahuluan PHPILKADA. Untuk pemohon di Pilkada Sinjai, MK menjadwalkan sidang pendahuluan pada tanggal 26 Juli. Sementara enam paslon lainnya akan digelar 27 Juli.

“Alhamdulillah kita sudah siap. Sangat siap untuk proses pemeriksaan pendahuluan karena ini kan sudah melalui pleno oleh hakim panel,” kata Tim Hukum FAS Makmur M Raona.

Ia menjelaskan dengan adanya panggilan dari MK itu menandakan bahwa berkas gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat. “Prosesnya kan sudah jelas. Bahwa ketika itu sudah masuk perkara berarti surat penerima sudah terpenuhi,” jelasnya.

Terkait dengan putusan MK nantinya ia enggan berspekulasi yang jelas kata dia dengan adanya panggilan pemeriksaan pendahuluan itu sudah menandakan bahwa gugatan yang diajukan memenuhi syarat. Sehingga ia optimis MK akan mengabulkan gugatan yang telah diajukan lalu.

“Jadi kalaupun ada yg mengatakan itu tidak mungkin, ini prosesnya, ini kan baru berjalan. Artinya dengan adanya jadwal persidangan itu, itu menandakan bahwa gugatan yang kita ajukan ini sudah memenuhi syarat. Baik Secara formil maupun secara materil,” terangnya.

KPUD Bantaeng sendiri menganggap tidak ada yang luar biasa dalam gugatan di Pilkada Bantaeng. “MK itu jalur normal, jalur legal dan kita KPU akan menyiapkan jawaban terhadap gugatan itu,” jelas Komisioner Divisi Data dan Informasi Teknik Penyelenggaraan KPU Bantaeng, Andi Harianto.

Bagi dia, gugatan tersebut tidak akan mengganggu penetapan calon Bupati Bantaeng terpilih. Setelah tanggal 27 Juli pasca sidang MK dengan acara pemeriksaan pendahuluan, tiga hari setelahnya maka akan ditetapkan Bupati Bantaeng terpilih.

“Memang ada aturannya misalkan tidak ada gugatan maka akan ditetapkan paling lambat tiga hari setelah rekapitulasi. Tapi ketika ada gugatan di MK maka nanti tiga hari setelah sidang baru diumumkan,” jelas dia.

Menurut dia, KPUD Bantaeng optimis menang di MK, terlebih lagi KPUD Bantaeng telah melalui sejumlah prosedur namun tidak ada keberatan yang berarti.

“Kami KPUD Bantaeng optimis menang di MK karena kita telah lalui semua prosedurnya, kita on the track di pemungutan suara tidak ada keberatan yang berarti dan pada saat rekapitulasi sampai pada tingkat kabupaten itu tidak ada, sehingga yang dipersoalkan itu perselihihan hasil suara bagi kami itu sudah sesuai prosedur tetapi kan tetap saja MK yang menilai,” tambahnya.

Sementara itu, Tim Hukum Appi-Cicu, Habibi mengatakan, pihaknya telah siap menghadapi persidangan pendahuluan yang akan dilaksanakan di MK termasuk materi atau bahan yang akan di gunakan saat sidang.

“Kesiapan tim kita sudah siap karena sudah ada jadwalnya, semua hal-hal yang diperlukan sebagai bahan dipersidangan sudah siap semua,” kata Habibi.

Lanjut Habibi, termasuk pihaknya akan menerima hasil keputusan dari MK soal PHP Pilkada yang nantinya akan diumumkan. Kendati demikian pihaknya optimis apa yang menjadi gugatan ke MK akan diterima atau di kabulkan oleh MK. “Tentu kita akan siap dengan keputusan MK,” singkatnya. (isk-arm/mg01)


div>