JUMAT , 20 JULI 2018

27 Lurah Terancam Dipecat Sebagai ASN

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Kamis , 28 Juni 2018 12:30
27 Lurah Terancam Dipecat Sebagai ASN

Walikota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto (Foto: ist)

*Termasuk Pimpinan SKPD Yang Tidak Netral

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Walikota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, melansir sedikitnya ada 27 lurah dan beberapa kepala SKPD terancam dipecat dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ancaman sanksi tersebut lantaran adanya indikasi ketidaknetralan para ASN tersebut. Temuan itu berdasarkan pengaduan masyarakat, baik melalui rekaman seluler maupun pernyataan tertulis.

“Sementara ada 27 lurah yang terindikasi tidak netral. Itu berdasarkan pengaduan masyarakat, baik melalui rekaman maupun pernyataan tertulis. Jadi, ada saksi dan ada bukti, makanya langsung kita kasih SP1 dan SP2,” ucap Danny Pomanto, Selasa (26/6) kemarin.

Ia pun mengaku memberikan batas waktu hingga besok (hari ini) kepada seluruh lurah yang diduga terindikasi untuk melakukan klarifikasi. Namun jika sampai batas waktu yang ditentukan dan 27 lurah tersebut belum bisa membuktikan dirinya tidak terlibat, maka mereka terancam dipecat.

Selain melaporkan temuan tersebut ke Panwaslu untuk pelanggaran pemilu, sambung Danny, pihaknya juga akan melaporkan temuan tersebut ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Waktu yang kita berikan sampai hari Kamis (setelah pilkada), kita akan berikan SP3 dan kita akan nonjobkan. Segera juga kita laporkan, jadi bukan hanya melaporkan ke Panwaslu, tapi ASN-nya juga terancam, ini aturannya lengkap,” tegas Danny Pomanto.

Ia meminta bentuk pembuktian para lurah tidak terlibat politik praktis bukan pada tataran dua arah, melainkan mengawal ketat pelaksanaan pilkada. Makanya itu, jika ditemukan ada indikasi kecurangan agar direkam sebagai bukti valid nantinya. Termasuk, jika ditemukan adanya politik uang.

“Saya tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan klarifikasi. Tapi tidak dalam hal klarifikasi dua arah, melainkan klarifikasi di lapangan, dari tindakan yang dicurigai bahwa mereka tidak netral. Misalnya, kalau ada yang bawakan uangnya RT/RW di kasih RT/RW kemudian menyebut untuk mencoblos paslon tertentu,” jelasnya.

Dalam satu kecamatan bahkan ditemukan ada sekitar 40 KPPS yang terindikasi tidak netral. Temuan itu, kata Danny seiring dengan lurahnya yang tidak netral.

“Misalnya, yang terjadi di Kelurahan Paralayang kemarin, ternyata lurahnya juga masuk dalam daftar aduan masyarakat,” ucapnya.

Ia menyebut, pembuktian netral pihak kelurahan yaitu kalau partisipasi publik pilkada meningkat, pengaduan masyarakat tidak ada, rekaman pada saat perhitungan suara dan tidak ada tindakan aneh yang berhasil direkam pihak kelurahan.

“Kalau tidak ada itu semua, terus ada persoalan berarti terindikasi tidak netral, contohnya dia tidak rekam tapi ada persoalan saya indikasikan tidak netral,” tegas Danny Pomanto.

Sementara itu, Kepala Dinas PM PTSP Kota Makassar, Andi Bukhti Jufri mengatakan, bahwa intruksi walikota untuk semua SKPD lingkup Pemkot untuk menjaga agar Pilkada di Kota Makassar bisa berjalan jujur, adil dan damai.

“Arahan pak wali itu agar pilkada di kota Makassar bisa jujur, adil dan damai,” singkat Andi Bukhti Jufri. (*)


div>