KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

28 Komunitas Pendukung DIAmi Desak 13 Legislator Diproses

Reporter:

Muhammad Alief

Editor:

Lukman

Kamis , 05 April 2018 20:40
28 Komunitas Pendukung DIAmi Desak 13 Legislator Diproses

Massa aksi pendukung pasangan Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (Danny-Indira) yang tergabung dalam 28 komunitas, saat menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Makassar, Kamis (5/4).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ratusan massa aksi pendukung pasangan Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (Danny-Indira) yang tergabung dalam 28 komunitas, menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Makassar, Kamis (5/4).

Mereka mendesak pimpinan DPRD Makassar untuk menindak tegas 13 legislator yang tergabung tetap diberikan sanksi.

Hal ini lantaran, mereka memiliki banyak barang bukti dimana 13 legislator menggunakan fasilitas negara mengkampanyekan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) beberapa waktu lalu di gedung DPRD Kota Makassar.

Dalam orasinya, salah satu massa aksi menegaskan, sekalipun putusan Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memutuskan 13 legislator itu tidak bersalah, akan tetapi, pihaknya memiliki banyak bukti, termasuk saksi.

“Walaupun pihak Panwas tidak bisa membuktikan, tapi menurut kami dengan beberaoa alat bukti dan beberapa saksi, anggota DPRD tersebut sudah menggunakan fasilitas negara, jadi yang berwenang jangan masuk angin. Usut terus sampai tuntas kasus ini,” tegas salah satu orator.

Diapun menyampaikan mosi tidak percaya terhadap 13 legislator yang dimaksud karena telah menggunakan fasilitas negara berkampanye.

“Anggota DPRD ini memang menggunakan fasilitas negara mengkampanyekan salah satu paslon,” tegasnya.

Tidak hanya itu, mereka juga mendesak Badan Kehormatan (BK) Dewan untuk tidak masuk angin. Olehnya dia juga meminta agar BK memberikan sanksi terhadap 13 legislator itu.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Makassar, Arifin Dg Kulle, yang menerima aspirasi massa aksi, berjanji akan menindaklanjuti aksi tersebut dengan menyampaikan secepatnya ke pimpinan DPRD Makassar untuk dibahas lebih lanjut.

“Kami akan segera sampaikan tuntutan ini ke pimpinan, untuk kemudian segera dibahas langkah-langkah yang akan diambil oleh DPRD. Karena ini adalah bagian dari prosedur penerimaan aspirasi,” tandasnya. (*)


div>