MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

3.500 Napi Sulsel Dapat Remisi

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Lukman

Rabu , 15 Agustus 2018 11:20
3.500 Napi Sulsel Dapat Remisi

Ilutrasi WBP

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sebanyak 3.500 narapidana (Napi) di Sulsel mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73, 17 Agustus 2018. Bahkan 70 Napi diantaranya dapat remisi bebas.

Hal ini terungkap Pj Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono menggelar audiens dengan Kepala Kanwil Kemkumham Sulsel, Imam Suyudi di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sam Ratulangi, Makassar, Selasa (14/8).

Remisi kepada para napi ini dilihat dari segi pembinaan dan bersikap baik selama para napi menjalani masa hukumannya di lapas.

“Yang akan diberi remisi bebas 70 orang, kemudian yang dikurangi sekitar 3.500 dari 9.900 tahanan se-Sulsel. Saya kira ini saatnya mereka menikmati kemerdekaan juga. Terutama 70 orang yang dinyatakan bebas,” kata Sumarsono.

Selain itu, masalah pokok yang ada di lapas atau rumah tahanan, kata Sumarsono yakni pemenuhan kewajiban memiliki identitas diri untuk kemudahan administrasi bagi seluruh tahanan. Untuk itu, kata Sumarsono pihaknya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulsel akan mendata langsung ke lapas setempat.

“Kita mau lakukan identifikasi kembali untuk memperjelas status KTP identitas warga binaan sebagai warga negara. Kita datang langsung mendata,” jelasnya.

Selain itu, kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini bahwa pemenuhan hak demokrasi setiap warga negara telah diatur dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Begitu juga dengan penghuni lapas.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Imam Suyudi mengatakan pemberian remisi ini tidak hanya menguntungkan para penghuni lapas dan rutan, namun juga berdampak kepada masing-masing lapas tersebut, dimana lapas bisa menghemat biaya operasional sebesar Rp 5 miliar selama enam bulan.

“Dengan remisi 3.500 orang ini kami telah menghemat anggaran sebanyak Rp 5 miliar dalam 6 bulan ini. Hampir semua kasus ada, tapi sebagian besar adalah pidana umum. Pidana teroris tidak ada, kalau tipikor ada,” jelas Imam.

Imam juga mengaku jika lapas masih kekurangan kapasitas. “Untuk penambahan kapasitas di wilayah Sulsel pada dasarnya daerah-daerah yang sudah kami usulkan seperti Jeneponto, Makale, Bantaeng dan Luwu. Pengembangan Luwu dan ini adalah untuk mengantisipasi over roated yang ada di jajaran. Ini memang dilakukan,” paparnya. (*)


div>