MINGGU , 20 JANUARI 2019

3 Kerawanan Korupsi di Legislatif

Reporter:

Iskanto

Editor:

Kamis , 03 Januari 2019 09:30
3 Kerawanan Korupsi di Legislatif

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ingin menjauhi perilaku korup di rumah rakyat? KPK mengingatkan dewan untuk berhati hati dalam pengelolaan anggaran pada sedikitnya tiga pos penganggaran yang dikategorikan rawan.

Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Dwi Aprilia Linda, memaparkan potensi penyimpangan sejauh ini banyak terjadi pada anggaran perjalanan dinas dan kegiatan pelatihan bimbingan teknis. Aduan dana fiktif dan dugaan mark-up, kerap ditemukan pada item ini.

Warning awal juga diingatkan pada pengelolaan dana hibah dan atau alokasi anggaran bantuan sosial. Transparansi dan kepatuhan azas diimbau dikedepankan dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran hibah agar tepat sasaran.

Godaan korup juga banyak lahir dalam kegiatan proyek fisik maupun non fisik. KPK mengingatkan dewan untuk menghindari kompromi yang berpotensi terjadi suap, bargaining fee sebagai kompensasi meloloskan kegiatan, apalagi terlibat langsung mengerjakan kegiatan proyek.

Kesejahteraan wakil rakyat sesungguhnya dijamin negara untuk bekeja terbaik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Penghasilan anggota DPRD sesuai PP No.18/2017, memungkinkan wakil rakyat berpeluang mendapatkan penghasilan minimal 25 juta hingga 50 juta per bulan.

Selain gaji pokok, alokasi pendapatan dewan yang rutin setiap bulan, muncul di pos haji refresentasi dan tunjangan komunikasi. Ini di luar pendapatan lain semisal dana reses yang dialokasikan tiga kali dalam setahun. (*)


Tag
  • KPK
  •  
    div>