SELASA , 13 NOVEMBER 2018

30 Persen DP4 Makassar Tidak Tercoklit, E-KTP Jadi Solusi

Reporter:

Alief - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Jumat , 16 Maret 2018 14:30
30 Persen DP4 Makassar Tidak Tercoklit, E-KTP Jadi Solusi

Ilustrasi pemilih. (Doc.RakyatSulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – KPU Makassar menyatakan dari 1.097.755 data potensial penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) ada 356.441 warga Makassar tak bisa memakai hak suaranya pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar dan Pilgub Sulsel pada 27 Juni mendatang.

KPU Makassar mengaku, faktor berkurangnya pemilih di Makassar karena saat ditemui, pemilih sudah tidak diketahui keberadaanya, ada yang pindah ke kecamatan lain. Dan ada pula yang sudah meninggalkan Kota Makassar.

Ketua KPU Makassar, Syarief Amir, mengatakan masyarakat yang tidak tercoklit masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Hal itu lantaran berdasarkan aturan, masyarakat membawa dan memperlihatkan KTP elektroniknya ke petugas TPS pada saat pemilihan nanti.

Selain KTP elektronik, kata Syarief Amir, masyarakat juga bisa menggunakan surat keterangan bahwa benar telah melakukan perekaman KTP elektronik di Dinas Catatan Sipil.

“Selama bawa KTP elektronik tetap bisa dilayani nanti di TPS terdekat, yang penting punya itu KTP Elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil bahwa telah melakukan perekaman KTP elektronik. Biasanya jugakan tergantung dari partisipasi masyarakat yang kurang sadar,” kata dia.

“Aturannya memang seperti itu, yang jelas dia terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar yang memiliki KTP Elektronik,” lanjutnya.

Ia juga memaparkan beberapa alasan mengapa masih terdapat DP4 yang belum tercoklit. Beberapa diantaranya telah meninggal dunia dan berpindah kependudukan di Kecamatan atau desa lain.

“Kan kalau dia meninggal terus ada satu nama misalnya NIK nya berulang ulang di KK nya sampai seratus kali kan tidak mungkin mau kita daftar nah itu tong ji orangnya. Makanya itulah tugas PPDP memastikan, misalnya juga korban-korban gusuran,” jelasnya.

Sementara itu Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Syahrir Karim menuturkan persoalan tidak terdatanya pemilih secara keseluruhan memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam pemilihan umum. Karena memang ada beberapa faktor yang kerap menjadi tantangan bagi KPU dalam melakukan pendataan ulang berdasarkan data dari catatan sipil.

“Data pemilih memang selalu menjadi masalah di setiap perhelatan demokrasi seperti ini. Data potensial pemilih mestinya didata secara teliti, termasuk diantaranya data pemilih ganda, meninggal dunia dan kesalahan alamat,” terangnya.

Sehingga, kata dia, akibat dari hal itu bisa memicu persoalan pada pemilihan nanti. Apalagi ditiap TPS akan ada tim dari masing-masing paslon yang turut mengawasi jalannya pencoblosan.

“Karena bisa saja menjadi rawan sengketa ataupun friksi ditengah masyarakat termasuk tim-tim paslon yang bertugas saat pencoblosan nantinya. Saya kira panwas mesti kerja keras untuk mengawasi jalannya pemilihan ini,” tutur Syahrir Karim.

Mengenai hal tersebut apakah ini tidak merugikan kandidat pasangan calon yang akan bertarung di Pilwali Makassar? Sebab, bisa jadi jumlah tersebut adalah basis mereka, sehingga akan mempengaruhi jumlah yang akan memilih mereka.

Calon Wakil Walikota Makassar, nomor urut satu, Rachmatika Dewi mengaku pihaknya akan mengkaji persoalan tersebut.
Ketua NasDem Makassar ini mengaku akan mempertanyakan mengapa warga tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga dipastikan tidak akan bisa memilih nanti.

“Kami akan konsultasikan ke tim soal itu untuk dikaji. Kita juga akan pertanyakan ke pihak terkait untuk mengetahui lebih detail apa persoalannya,” tegasnya.

Menurut pendamping calon Walikota Makassar, Munafri Arifuddin ini, jumlah tersebut sangat besar jika melihat jumlah DP4 yang ada.
“KPU atau Disdukcapil harus bisa menjelaskan kenapa jumlahnya sampai sebesar itu. Karna jika di DP4 ada kurang lebih 1 juta pemilih dan hilang 300 ribu lebih potensi. Sni sangat besar,” sesalnya.

Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, Nielma Palamba, mengatakan, jika hal itu terjadi disebabkan warga tersebut belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), yang menjadi salah satu syarat terdaftar sebagai pemilih.

Nielma mengungkapkan, saat ini masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya melakukan perekaman e-KTP. Padahal pihak Disdukcapil Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan membuka layanan Sabtu.

“Layanan Sabtu ini harusnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perekaman, agar data kami berkurang,” jelas Nielma.

Dari sekira 300 ribu itu, lanjutnya, juga terdapat data warga yang sudah meninggal dan pindah ke luar Kota Makassar, namun belum dilaporkan ke Disdukcapil Kota Makassar.

“Selain itu, setiap hari kan pasti ada anak yang menginjak usia 17 tahun dan masuk kategori wajib ber-KTP, namun belum melakukan perekaman. Nah inilah yang kemudian terus bertumpuk,” pungkasnya. (*)


div>