MINGGU , 24 JUNI 2018

37 Pejabat Perebutkan Enam Posisi Eselon II

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 21 Desember 2017 14:58
37 Pejabat Perebutkan Enam Posisi Eselon II

Ilustrasi.

– Pemprov Umumkan Hasil Seleksi Administrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tercatat 37 pejabat di lingkup Pemprov Sulsel memperebutkan enam posisi Eselon II yang sementara dilelang. Posisi jabatan yang dilelang, antara lain Kepala Dinas Perkebunan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, dan Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset. Selama ini, posisi strategis itu masih diemban oleh pelaksana tugas.

Panitia seleksi lelang jabatan Pemprov Sulsel mengumumkan hasil tes administrasi pada seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sulsel yang dilaksanakan mulai 6-20 Desember. Dalam hasil seleksi administrasi tersebut, ada 37 peserta lelang jabatan yang telah lolos seleksi dari enam posisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilelang.

Mereka yang dinyatakan lolos, akan kembali mengikuti assesmen dan tes wawancara hari ini, Kamis, (21/12). Setelah itu, hasilnya akan diumumkan pada tanggal 23 Desember 2017.

Adapun nama-nama pejabat dianggap memenuhi syarat dan mengikuti seleksi, seperti Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel Amzon Padolo, Pelaksana Tugas Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Nurlina, Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Muhammad Hatta, hingga Sekretaris Dinas ESDM Sulsel Syamsul Bachri.

Sebelumnya, Pemprov Sulsel telah mendapat izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengisi jabatan di lingkup Pemprov yang lowong sampai Desember 2017.

“Pendaftaran untuk ikut lelang jabatan mulai 6 Desember sampai 20 Desember 2017. Berdasarkan hitungan, pelantikan akan dilaksanakan pada Januari mendatang,” kata Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unibos, Arief Wicaksono mengakui berdasarkan pengalaman pelaksanaan lelang jabatan yang terdahulu, Pemprov hanya kurang sosialisasi dan transparan saja. Sehingga cenderung hanya mereka yang berada di lingkaran pemprov yang mengikutinya.

“Sosialisasi misalnya, nampaknya hanya terasa kedalam saja (internal pemprov). Padahal jika wacananya terbuka atau dibuka ke publik, dipastikan akan banyak peserta lelang jabatan dan olehnya itu, lelang jabatan tersebut akan bernilai kompetitif tinggi,” katanya.

Menurut Arief, jika lelang dilakukan terbuka dan diikuti oleh banyak peserta maka peluang mendapatkan pejabat yang memiliki kemampuan, integritas dan loyalitas akan terbuka lebar.
Selain itu, Arief mengungkapkan saat ini pelaksanaan mutasi atau lelang jabatan pada lingkup pemerintah daerah rentan disalahgunakan. Dalam artian, dapat dijadikan alat politik birokrasi, menjelang atau setelah pilkada.

“Lelang jabatan yang seperti ini sangat politis sifatnya dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik yang menjadi tugas Pemda,” pungkasnya. (*)


div>