JUMAT , 20 JULI 2018

4 Anggota Dewan Minta Skorsing Penetapan APBD Jeneponto 2016

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 10 Maret 2016 15:20

JENEPONTO, RAKYATSULSEL.COM – Suasana di gedung DPRD Jeneponto dibuat tegang. Pasalnya, rapat paripurna dua DPRD Jeneponto tentang penetapan APBD Jeneponto TA 2016. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin, juga dihadiri Bupati Jeneponto H Iksan Iskandar, Wabup H Mulyadi Mustamu, para pimpinan SKPD, para camat, Kades/lurah dan 37 anggota DPRD Jeneponto, Kamis (10/3).

Ketua DPRD Jeneponto Muh Kasmin Makkamula mengaku dirinya sangat bersemangat memimpin rapat. Namun saat meminta persetujuan rapat penetapan, interupsi datang bertubi-tubi dari 4 orang Anggota DPRD Jeneponto.

Interupsi datang dari Ketua Komisi 3 Fraksi PKS Andi Thahal Fasni. Thahal meminta skorsing karena komisi yang dipimpinnya belum memasukkan angka pada draf APBD ke APBD Jeneponto akibat adanya persoalan yang belum sesuai dengan para SKPD.

Alasan yang sama dikemukakan anggota komisi 4 Fraksi PAN, Asdin Basoddin Azis Beta. Dia mengatakan, rancangan anggaran itu harus mengacu peraturan menteri Keuangan nomor 153/PMK/07/tahun 2015 tentang batas Defisit komulatif APBD 2016 dan Perbub Jeneponto tahun 2015 tentang ambang batas Defisit 3 persen dari APBD Jeneponto.

Sementara Ketua komisi 1, Zainuddin Bata beralasan ‎bahwa skorsing harus lakukan karena pihaknya tidak mau ada persoalan setelah penetapan APBD tanpa hasil maksimal, karena adanya perbedaan angka antara pandangan legislatif dengan eksekutif yang belum mencapai titik temu.

Hal senada disampaikan Ketua komisi 2, Ikram Ishak Iskandar. Disebutkan bahwa alasan komisi lainnya yang meminta skorsing, harus dipenuhi untuk memberi kesempatan kepada dalam menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif.

Menyangkut skorsing tersebut, Ketua ‎DPRD Jeneponto Muh Kasmin mengatakan, dirinya selaku pimpinan DPRD sangat menghargai pendapat dan keinginan anggota dewan lainnya. Karena itulah, sidang penetapan RAPD Jeneponti, diskorsing hingga pukul 19.30 malam ini.

Sebelumnya, di awal rapat paripurna, Bupati H Iksan Iskandar mengatakan bahwa sampai sekarang Pemkab Jeneponto masih ‎deadlock, karena belum ada kecocokan tentang defisit anggaran yang mencapai 6 persen, sementara yang dituangkan dalam Perbup 2015 tentang ambang batas, hanya 3 persen.

“Makanya kami tidak mau kalau dewan tetap ngotot di atas ambang batas. Ini bisa dibuatkan Perbup APBD Jeneponto. Tapi itu jalan terakhir. Kalau tidak mau defisit dipertahankan 3 persen,” jelas H Iksan Iskandar.


div>