MINGGU , 21 OKTOBER 2018

453 Fasum Fasos Hanya Perkaya Investor

Reporter:

Arini

Editor:

Lukman

Kamis , 09 Agustus 2018 13:40
453 Fasum Fasos Hanya Perkaya Investor

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tim Pencari Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) sepertinya tidak berdaya menghadapi investor nakal yang menggunakan aset pemerintah untuk memperkaya dirinya.

Hal ini terbukti dengan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mencatat 453 fasum fasos milik Pemkot Makassar yang digunakan pihak pengembang.

Dari data yang dimiliki, Pemkot Makassar memiliki 455 fasum fasos. Namun, hingga saat ini baru 2 pengembangan yang menyerahkan fasum fasosnya.

Bahkan BPK menemukan, dari 453 lahan fasum fasos yang dimiliki Pemkot Makassar, 4 diantaranya bersertifikat atas nama orang lain. Lahan tersebut senilai Rp 3,8 miliar.

Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim yang juga sebagai ketua tim pencari fasum fasos mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan yang mengatasnamakan dirinya sebagai ketua tim. Dimana seharusnya, SK tersebut diperbaharui setiap tahunnya.

“Tahun lalu, memang saya ketua. Persoalannya, saya masih ketua tidak tahun ini? Karena SK-nya tiap tahun diperbarui,” ungkap Zainal.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Zainal Beta menyayangkan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Zainal. Menurutnya, Zainal sebagai Ketua Tim harusnya tetap menjalankan fungsinya. Karena, tim pencari tersebut masih terus berjalan.

Kalaupun ada pembuatan tim, harusnya itu dilakukan oleh DPRD Kota Makassar dalam hal ini Panitia Khusus (Pansus) pencari fasum fasos. “Bubarmi? Tidak dibubarkan, kalau mau dibubarkan kan harus lewat paripurna,” ungkapnya saat ditemui di ruangannya, Rabu (8/8).

Pihaknya sejauh ini menunggu laporan dari tim pencari fasum fasos mengenai sejauh apa tim yang dibentuk lembaga eksekutif dan legislatif Kota Makassar tersebut berjalan.

Menurutnya, sejauh ini pihaknya masih terus berjalan mencari aset Pemkot Makassar tersebut. Namun, sebagai lembaga legislatif yang bertugas hanya untuk mengawasi kinerja dari Pemkot Makassar, pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk turun langsung melakukan eksekusi lahan kepada pihak pengembang yang nakal.

Pihaknya, sebagai lembaga legislatif hanya memberikan rekomendasi kepada Pemkot Makassar sebagai eksekutor, untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Zainal, sapaan akrabnya mengaku kaget terkait kabar adanya 4 fasum fasos yang sudah disertifikatkan oleh pihak lain, sesuai dengan temuan BPK. Karena, mengenai tanah yang ingin disertifikatkan harus melalui persetujuan pemerintah setempat. Dalam hal ini, camat dan lurah. “Harus diusut, karena kalau dia fasum fasos, pasti terlibat itu camat dan lurah,” bebernya.

Terkait dianggapnya tidak ada kinerja dari tim pencari fasum fasos, ia menjelaskan bahwa pencapaian tim tersebut dapat dilihat dari upayanya untuk mendapatkan kembali fasum fasos milik Pemkot Makassar, seperti dari Rp 8 miliar aset yang dimiliki, saat ini sudah mencapai Rp 20 miliar lebih.

Ia juga mengungkapkan, bahwa dibalik susahnya mengamankan aset milik Kota Makassar tersebut, dikarenakan adanya oknum yang mencoba mengambil keuntungan.

Senada dengan itu, Ketua Pansus Pencari Fasum Fasos, Abdul Wahab Tahir menuturkan, pembinaan tim pencari fasum fasos ini harusnya dilakukan oleh Wali Kota Makassar sebagai pihaknya yang mengeluarkan SK untuk tim tersebut.

Bahkan menurutnya, harusnya tim tersebut memberikan laporan setiap kinerja yang dilakukan. Apalagi ini mengenai aset yang dimiliki Kota Makassar.

“Yang bisa menyatakan tim itu bubar adalah orang yang meng-SK-kan, yang meng-SK-kan itu Pak Wali. Memang tim itu kan punya tempo waktu. Tapi kan harusnya mereka (tim pencari fasum fasos) memberikan laporan,” tuturnya.

Legislator Partai Golkar ini menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi bersama dengan Tim Pencari Fasum Fasos dan Pemkot Makassar. “Dalam waktu dekat, saya akan koordinasi dengan pemerintah kota. Pansus yang akan bergerak, Pansus yang akan turun tangan,” ujarnya.

Kata Wahab, sapaan akrabnya, siapapun yang terlibat dalam pengalih fungsian aset pemerintah menjadi milik investor ini harus diberikan tindak tegas. Karena, ketika sertifikat penggali fungsian sudah dikeluarkan, maka itu merupakan aktivitas tersistematis oleh stakeholder terkait.

“Semua yang terlibat dalam pengalihan fungsian fasum fasos akan kita minta untuk ditindaki. Ini tidak boleh dibiarkan, karena ini kerja-kerja sistematis dan yang terlibat tidak hanya 1 orang,” tukasnya.

Ia pun memastikan bahwa sertifikat yang dikeluarkan tersebut merupakan sertifikat palsu. Apalagi, sejauh ini belum ada aturan yang melegalkan hal tersebut. “Saya pastikan itu aspal, karena ada tindakan untuk merampas hak pemerintah kota, dan yang terlibat pasti ada oknum dalamnya,” pungkasnya.

Dari data yang dimiliki BPK, 4 lahan yang dialih fungsikan tersebut diantaranya tanah Taman Perum Griya Prima Tonasa (luas 474,5 m2) Rp13,2 juta, tanah Taman Perum Griya Prima Tonasa Blok D3 (luas 1.440,0 m2) Rp576 juta, Tanah Lapangan Komp BTN Minasa Upa Raya Blok D (luas 7.658 m2) Rp3 miliar dan tanah Taman Komp BTN Minasa Upa Raya Blok K (luas 399,4 m2) Rp159,7 juta. (*)


div>