SELASA , 25 SEPTEMBER 2018

491 Pengembang Belum Serahkan Fasum Fasos

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 16 Maret 2017 11:30
491 Pengembang Belum Serahkan Fasum Fasos

Ilustrasi. foto: jpnn

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Berdasarkan data Dinas Penataan Ruang Makassar, mencatat sekira 491 pengembang perumahaan di Makassar ternyata belum menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) ke Pemerintah Kota Makassar.

Fasum fasos tersebut berupa sarana jalan, drainase, penerangan lampu jalan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), rumah ibadah, tanah lapang, hingga taman bunga.

“Data fasum fasos yang belum diserahkan berdasarkan data yang masuk saat ini itu sekira 491. Pengembang/developer itu pada umumnya memiliki lebih dari satu lokasi perumahan, dalam satu lokasi perumahan bisa sampai 2 atau 3 fasum fasus yang harus diserahkan ke Pemkot,” ungkap Kepala Dinas Penataan Ruang Makassar, Achmad Kafrawi diberitakan Kamis (16/3).

Kafrawi menjelaskan, Pemkot Makassar tidak dapat menerima fasum fasos yang diserahkan apabila tingkat kerusakannya melebihi 25 persen. Jika kerusakan fasum fasus tersebut lebih dari 25 persen maka itu masih merupakan tanggungjawab pengembang untuk melakukan perbaikan.

“Dalam Perda 9/2011 tentang tata cara penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU), Pemkot tidak dibenarkan menerima fasum fasus yang diserahkan dalam kondisi rusak parah. Jadi begitu kita cek ke lapangan, kita bahkan dapati ada yang tingkat kerusakannya hampir 100 persen, tentu saja kita tidak terima. Ketika diminta untuk diperbaiki ternyata banyak pengembang kantornya tidak tahu di mana,” ungkap Kafrawi.

Kafrawi menyebutkan, pengembang yang telah memiliki nama besar seperti PT GMTD, PT Asindo, Perum Perumnas, Villa Mutiara, dan PT Timur Rama tercatat belum menyerahkan beberapa fasum fasosnya.

“Para pengembang ketika melakukan pembangunan perumahan di Makassar, wajib menyiapkan dan menyerahkan peruntukan fasum fasus sekira 30 persen karena itu akan menjadi aset Pemkot, dan itu ada aturannya,” terang Kafrawi.

[NEXT-RASUL]

Rencananya, Dinas Penataan Ruang akan melibatkan pihak penegak hukum dalam hal ini kejaksaan untuk mendesak penyerahan fasum fasos tersebut. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan petinggi REI untuk menyampaikan kewajiban para pengembang tersebut ke pemerintah.

“Sekarang ini BPK tengah mencari sejumlah aset yang ada namun belum diserahkan, jadi kita juga akan komunikasikan ini dengan inspektorat,” pungkasnya. (***)


div>