KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

53 OPD Ikut Test Assesment Job Fit

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Senin , 22 Oktober 2018 08:30
53 OPD Ikut Test Assesment Job Fit

Ashari Fakhsirie Radjamilo

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sebanyak 53 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti test assesment Job Fit.

Test yang digelar ini, merupakan program Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS), untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas kepala OPD di lingkup Pemprov Sulsel.

Hasil dari proses job fit itu nantinya akan menjadi acuan NA untuk menentukan posisi yang tepat bagi seorang pejabat eselon II.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo mengatakan, test assement dilakukan selama dua hari, 20-21 Oktober di LAN Antang, Makassar.

Ashari yang juga menjabat sebagai Pj Sekprov Sulsel itu mengatakan, pejabat yang ikut job fit ini khusus untuk pejabat eselon II berstatus definitif.

“Jadi pelaksana tugas tidak diundang karena bukan pejabat eselon II. Plt merupakan pejabat eselon III yang kebetulan dipercaya untuk menduduki sebuah posisi,” ungkap Ashari, Minggu (21/10).

Selama dua hari, para kepala OPD itu akan menghadapi belasan asesor dari LAN Bandung dan Makassar.

“Assesment ini dibuka Bapak Gubernur jam 08.00 wita Sabtu lalu. Langsung masuk ke job fit. Ada tes tertulis, psikotest, diskusi kelompok dan lainnya,” ungkap Ashari.

Setelah job fit, akan keluar hasil atau nilai. Itulah nanti yang akan menjadi acuan gubernur dalam menentukan posisi seorang pejabat eselon II.

Sementara Gubernur NA, saat membuka assesment menyampaikan jika dirinya punya kriteria khusus, pejabat seperti apa yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan di Pemprov Sulsel.

“Saya mau sampaikan ki. Saya punya target. Jadi mengganti orang itu bukan solusi. Jika target saya tidak bisa dicapai, dia sendiri yang mundur. Jadi, kalau saya, yang terbaik yang dimiliki Pemprov harus tampil ke depan. Harus itu,” ungkapnya.

Kriteria lain dalam pemilihan OPD adalah, lanjutnya, bagaimana pejabat bersangkutan bisa berkomunikasi baik dengan media. Supaya terjalin hubungan kerja yang baik. Jangan tutup-tutupi informasi yang harus dipublish.

“Kita ingin media bisa menjadi supporting pemerintah daerah untuk memacu pembangunan. Jangan alergi kritik. Karena kritik itu yang membersarkan kita,” tegasnya.

Dia mengaku tidak punya target evaluasi para kepala OPD. Yang jelas, semua bisa kerja, menyukseskan program yang sudah dirancang.

NA menambahkan, seperti kebiasaan di Bantaeng, dirinya menerapkan pola assesment. Kecil kemungkinan ada non job pejabat. Namun, kalau rolling atau mutasi, itu yang biasa akan terjadi.

“Misalnya, pejabat A ternyata cocoknya di posisi ini, dan seterusnya. Kalau saya kita harus ingat, bahwa tidak ada orang yang sempurna. Selama seseorang mau sempurnakan kelemahannya, Insya Allah kita bersama-sama,” tegasnya. (*)


div>