MINGGU , 21 OKTOBER 2018

6 Rekomendasi Pansus LKPJ Kepada Walikota

Reporter:

Editor:

hur

Senin , 25 April 2016 20:59

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota telah mengahasilkan enam rekomendasi kepada wali kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Hal tersebut dibacakan saat rapat paripurna, Senin (24/4).

Ketua Pansus LKPJ, Iqbal Djalil menuturkan, ada beberapa rekomendasi dari hasil perampungan rapat secara internal oleh Pansus LKPJ ini.

“Ada beberapa seperti, melihat dari hasil sharing bersama Pemkot, harus merevisi dari RPJMD itu sendiri. Karena itu dari acuan dari semua SKPD. RPJMD yang kita dapatkan tahun ini sangat rendah dari target, hasilnya dari eksekutif itu juga rendah,” ujarnya.

Selnjutnya, mengsinkronkan, input, output, outcamp, dsb harus berdampak. Karena eksekutif dalam kegiatannya memang ada begitu, tapi dampak dari itu ke masyarakat masih kurang. “Sehingga kita ingin memfokuskan semua kegiatan indikator berdampak pada masyarakat,” ungkapnya.

Ketiga, lanjut Ije- sapaan akrab Iqbal Djalil ini,pPenyajian laporan harus lebih informatif khususnya dalam satuan persentase dan indikator kinerjanya alkan, benefit dan infect, harus dicantumkan untuk mengukur suatu keberhasilan program yang telah dilaksanakan bahwa indikator harus dicantumkan seperti pada penyusunan APBD yang berbasis anggaran kerja sebagai mana diamanahkan oleh regulasi terkait.

Keempat, Pemkot Makassar harus memperhatikan terhadap ketersediaan dan penambahan Ruang Terbuka Hijau yang harus dicapai 30 persen sesuai dengan yang dicantumkan dalam Peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang Ruang Terbuaka Hijau.

Kelima, Pemerintah Kota harus tegas dalam memberikan sanksi perusahaan yang “Nakal” terhadap tenaga kerja yang digunakan untuk dilindungi hak-haknya bekerja.

Keenam, perlu pengembangan di lingkup SKPD agar memahami tupoksi untuk menghindari tumpang tindih program yang dilaksanakan diperlukan intergretit program perencanaan.

“Beberapa rekomendasi ini bisa menjadi dasar kita karena terkadang setelah perubahan Permendagri yang saat ini menjadi Laporang Keterang saat ini tidak menjadi kuat di DPRD tapi rekomendasi ini menjadi dasar untuk laporan selanjutnya, sehinnga rekomendasi yang di berikan bisa di jadikan acuan,” katanya.

Sementara itu, Walikota Makassar, Moh Ramdhan Danny’ Pomanto menyatakan, beberapa rekomendasi tersebut suatu keharus Pemkot Makassar untuk terus mengoreksi diri.

“Saya mengakui dan menyadari bahwa banyak kekurang di beberapa SKPD, maka dengan itu inilah partner pemerintahan dimana fungsi pengawasan dan pengontrolan ada di DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, rekomendasi tersebut bisa mengukur kinerja dan respon adaptif dari setiap SKPD dari hasil rekomendasi Pansus LKPJ.

“Jelas itu menjadi acuan dalam mutasi nanti, karena ada SKPD yang memberikan target yang sangat tidak masuk akal capaiannya,” jelasnya.


Tag
  • pansus LKPJ
  •  
    div>