MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

66 Kecamatan Di Sulsel Terima Rp600 juta Bangun Infrastruktur Antar Desa

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 12 Mei 2018 20:45
66 Kecamatan Di Sulsel Terima Rp600 juta Bangun Infrastruktur Antar Desa

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Andi Bakti Haruni. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Pemukiman (PKP) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran untuk proyek infrastruktur disejumlah kabupaten/kota. Sebanyak 66 kecamatan dari 14 kabupaten memperoleh anggaran sebesar Rp600 juta untuk masing-masing kecamatan.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Andi Bakti Haruni, saat membuka acara rapat koordinasi awal, program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew) Sulsel, tahun 2018, menjelaskan anggaran tersebut, diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur yang bersifat lintas desa.

“Misalnya ada yang tidak ditangani oleh dana desa. Untuk pembangunan jalan, saluran drainase, air minum, sarana dan prasarana, serta produksi,” ungkap Andi Bakti, usai penyerahan dokumen anggaran untuk program fisik pengembangan infrastruktur pedesaan tersebut, Jumat (11/5) kemarin.

Dia melanjutkan, kecamatan yang mendapat kucuran anggaran tersebut adalah yang mengajukan proposal dan dinilai sejalan dengan program PKP tersebut.

“Kita harus bersyukur karena tahun ini ada 66 kecamatan yang memperoleh. Sebelumnya hanya tiga,” aku Andi Bakti.

Dia menekankan, kegiatan infrastruktur yang didanai melalui APBN itu tidak boleh ditenderkan alias dipihak ketigakan, jadi harus swakelola yang bersifat padat karya.

“Program ini harus tepat sasaran, manajemen atau penata usahaan yang baik, pelibatan masyarakat dari perencanaan, sampai operasi dan pemeliharaan,” jelasnya.

Tugas Pemda melalui Tim Pelaksana kabupaten melakukan pembinaan, koordinasi dan monitoring serta evaluasi. Sejauh ini, lanjutnya, masalah yang sering dijumpai adalah konflik kepentingan antar tokoh dan kepentingan antar desa.

Olehnya itu, sambungnya, pelaksana dari kegiatan adalah Badan Kerjasama Antar Desa yang harus bersungguh-sungguh mengelola kegiatan dibawah arahan dan pembinaan camat.

Adapun kabupaten yang memperoleh anggaran infrastruktur tersebut diantaranya, Kabupaten Gowa 3 kecamatan, Kabupaten Takalar 6, Kabupaten Jeneponto 3, Kabupaten Bantaeng 1. Kemudian Kabupaten Selayar 3, Kabupaten Maros 1, Kabupaten Bone 7, Kabupaten Wajo 10, Kabupaten Sidrap 11. Juga Kabupaten Luwu 7 kecamatan, Kabupaten Luwu Utara 3, Kabupaten Enrekang 3, Kabupaten Tana Toraja 2, dan Kabupaten Toraja Utara 6 kecamatan. (*)


div>