KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

72 Calon Komisioner Wilayah II Melenggang, Timsel Dilaporkan ke KPU RI

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Iskanto

Kamis , 18 Oktober 2018 10:45
72 Calon Komisioner Wilayah II Melenggang, Timsel Dilaporkan ke KPU RI

ilustrasi Seleksi Komisioner KPU (Rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tim Seleksi (Timsel) Wilayah II telah mengumumkan hasil tes psikologi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (17/10/2018). Wilayah II ini meliputi KPU Makassar, Parepare dan Enrekang.

Hasilnya, terdapat 72 orang yang dinyatakan lolos. Masing-masing untuk Kota Makassar sebanyak 25 orang, Enrekang 25 orang sertab Parepare 22 orang.

Ketua Timsel wilayah II, Dr Hasrullah, mengatakan, peserta yang lolos seleksi psikologi ini berhak mengikuti tes kesehatan pada 22-26 Oktober mendatang di Private Care Center (PCC) RSUP DR WAhidin Sudirohusodo.

“Makassar itu ada 25 orang yang dinyatakan lolos, Enrekang 25 orang dan Parepare 22 orang. Mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo,” ujarnya, Rabu (17/10).

Terpisah, sejumlah Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar yang gagal dalam seleksi melaporkan Timsel penjaringan calon komisioner ke KPU RI. Mereka tidak menerima hasil seleksi yang mengugurkannya pada tahap administrasi yang dilakukan oleh Timsel beberapa waktu lalu.

Salah satu yang tidak menerima yakni, Abdul Kadir Fatwa. Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulsel itu bahkan telah melaporkan Timsel ke KPU RI. “Kita melakukan upaya protes ke KPU Pusat dan saat ini kita menuggu responnya,” katanya.

Menurutnya, dalam aturan seleksi ada beberapa yang harus periksa oleh Timsel, mulai dari pengalaman kepemiluan, jenjang pendidikan hingga makalah dan itu semua telah dipatuhi oleh Abdul Kadir Fatwa. “Saya ini pernah menjadi penyelenggara Pemilu, apa yang menggugurkan saya,” ucapnya.

Bahkan dirinya juga telah meminta skoring seluruh pemeriksaan hasil verifikasi adminisrasi Timsel, namun menurut Abdul Kadir Fatwa itu tidak diberikan oleh Timsel, padahal seorang penyelenggara harus terbuka dalam menjalankan tugas negara.

“Saya minta skoring namun saat ini belum diberikan. Kalau rendah tidak masalah, namun saat ini belum saya lihat,” lanjutnya.

Abdul Kadir menceritakan jika informasi yang didapat, jika tidak lolosnya sebagai calon Komisioner KPU Kota Makassar, karena dianggap masih masuk dalam kepengurusan KIP Sulsel.

“Dia (Timsel) sampaikan jika saya masih aktif di KIP. Ini tidak ada dalam aturan. Jika itu alasannya, banyak sekali anggota KPI sudah jadi anggota KPU, di Bantaeng dua orang lolos, malah jadi Ketua KPU. Jika itu alasannya saya tidak terima,” tegasnya.

Abdul Kadir menurutkan, jika Timsel KPU harus bekerja secara profesional, karena mereka diangkat dan digaji oleh negara, sehingga putusan-putusan yang diambil harus diukur dan dipertanggung jawabkan. “Jika ini tidak bisa dipertanggujawabkan ini bahaya. Timsel harus diberikan pelajaran,” tuturnya.

Selain melaporkan Timsel ke KPU RI, pihaknya juga mengancam akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. “Kalau upaya ini tidak ditanggapi sesuai dengan mekanisme, tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan gutatan ke PTUN,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Timsel wilayah II, Dr Hasrullah enggan mengomentari soal laporan Abdul Kadir di KPU RI. “No komentar dan kita sudah memberikan penjelasan,” ujarnya.

Ia mengaku saat ini hanya fokus untuk tahapan seleksi selanjutnya, yakni pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh calon komisioner yang telah dinyatakan lolos. (*)


div>