JUMAT , 25 MEI 2018

8000 Lebih Tenaga Honorer di Takalar Diberhentikan

Reporter:

Supahrin

Editor:

Lukman

Senin , 22 Januari 2018 20:49
8000 Lebih Tenaga Honorer di Takalar Diberhentikan

Kepala BKD Takalar, Rusdi

TAKALAR, RAKYATSULSEL.COM – Sebanyak 8000 tenaga honorer atau sukarela di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Takalar terpaksa diberhentikan.

Hal tersebut sesuai surat edaran Bupati Takalar nomor 800/170/Kepeg tentang Peningkatan kinerja dan kualitas ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ditandatangani langsung Bupati Takalar H. Syamsari Kitta tertanggal 22 Januari 2018.

Dari surat edaran tersebut tertulis permintaan Bupati Takalar untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN terutama pada Organisasi perangkat daerah (OPD) yang pelayanannya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Peningkatan kualitas kerja ASN tersebut erat kaitannya dengan akan diberikannya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada seluruh ASN di Takalar.

Sehingga Bupati Takalar mengimbau seluruh pimpinan OPD untuk menonaktifkan seluruh tenaga honorer atau tenaga sukarela di Takalar.

Namun, surat pemberhentian seluruh tenaga honorer tersebut dikecualikan bagi empat kategori, yakni Tenaga PTT yang menerima honor tetap dari APBN, ‎Tenaga honorer daerah ex-K1, ‎Tenaga Honorer daerah ex-K2, dan Tenaga honorer daerah yang menerima honor tetap yang anggarannya bersumber dari APBD.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Takalar, Rusdi membenarkan tentang pemberhentian sekitar 8000 tenaga Sukarela di sejumlah OPD di Kabupaten Takalar, lantaran berlakunya tunjangan tambahan pegawai (TTP) untuk Apartur Sipil Negara (ASN), sementara tidak optimal pekerjaannya karena rata rata yang bekerja di OPD adalah tenaga sukarela atau tenaga honor daerah (Honda).

Untuk memaksimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) maka tenaga sukarela akan di rumahkan sementara karena terlalu banyak yang menumpuk di setiap OPD.

“Kasian juga nasibnya tenaga sukarela karena masa depannya tidak jelas. Selanjutnya akan ada kebijakan lebih lanjut dan kemungkinan akan dilakukan Asessment,” ujarnya, Senin (22/1).

“Bagi tenaga sukarela yang memiliki potensi atau kelebihan kemungkinan besar akan dipanggil kembali untuk dipekerjakan di OPD yang membutuhkan tenaganya,” ungkap Rusdi. (*)


div>