SENIN , 18 DESEMBER 2017

86 Napi Merdeka di Hari Kemerdekaan

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 16 Agustus 2017 12:43
86 Napi Merdeka di Hari Kemerdekaan

ASEP/RAKYAT SULSEL/D KUNJUNGI LAPAS BOLANGI. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, berbincang dengan sejumlah narapidana di Lapas Bolangi, Kabupaten Gowa, Selasa (15/8). Pada hari kemerdekaan nanti, Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan remisi kepada narapidana yang memenuhi syarat.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan memberikan remisi atau masa pengurangan hukuman bagi narapidana di seluruh Lembaga Permasyarakatan (Lapas) yang ada di Sulsel, dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. Ada 86 narapidana yang akan langsung bebas, 26 diantaranya dari Lapas Klas 1A Makassar.

Kepala Bidang Bimkemas Kanwil Kemenkumham Sulsel, Budi Hartoyo, mengungkapkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi narapidana jika ingin mendapatkan remisi. Diantaranya, harus menjalani paling sedikit enam bulan penjara dari masa tahanan. Adapun jumlah narapidana yang ada di seluruh Lapas dan Rutan Kemenkumham Sulsel mencapai 5.581 narapidana. Sementara, yang ada di Lapas Klas 1A Makassar berjumlah 2.539 orang.

“Usulan kami 86 narapidana langsung bebas. Tapi, ada peningkatan atau penurunan jumlah napi yang bebas, kita lihat di hari H nya,” ucap Budi, Selasa (15/8).

Budi menambahkan, diantara 86 narapidana yang mendapat remisi dan akan langsung bebas, diantaranya terdapat narapidana kasus korupsi. Namun, ia menyerahkan semua keputusannya kepada Kemenkumham yang ada di pusat.

Terkait masih maraknya peredaran narkoba dan pungutan liar di lingkungan Lapas, Direktur Bimkemas Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham RI, Yunaedi, menyatakan, Menteri Hukum dan HAM telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam pemberantasan handphone, pungutan liar, dan narkoba, dengan melakukan pendampingan dan penguatan terhadap wilayah yang termasuk zona rawan. Ia mengakui, transaksi narkoba dan pungutan liar yang terjadi, karena adanya komunikasi melalui handphone.

“Handphone merupakan sumber masalah, karena dengan itu terjadi komunikasi. Itu yang akan kita perbaiki kedepannya,” tegas Yunaedi, yang dikonfirmasi terpisah.

Yunaedi mengatakan, bukan berarti pihaknya tidak bergerak dalam memberantas narkoba di lingkungan lapas dan rutan.

[NEXT-RASUL]

Kalapas dan Karutan telah bekerja menanggulangi secara maksimal, tapi bandar narkoba selalu memiliki cara untuk masuk ke lapas dan rutan.

“Sikap responsif dari Kalapas dan Karutan serta jajaran, juga harus dilakukan. Memperbaiki fasilitas dan pelayanan, serta melihat hak masyarakat binaan telah dipenuhi atau tidak,” terangnya.

Ia menambahkan, jumlah petugas Kemenkumham wilayah Sulsel tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Pihaknya sudah memberi solusi, dengan menerima sedikitnya 14 ribu CPNS Kemenkumham RI.

“Sementara ini penerimaan CPNS tenaga penjaga tahanan, dan Sulsel akan menerima sekitar 500 dan disebar di lapas dan rutan,” ungkapnya. (mg04/dwi/c)


Tag
  • Remisi Napi
  •  
    div>