JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

93 Cakada Berebut Tiket Demokrat

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 22 Agustus 2017 10:58
93 Cakada Berebut Tiket Demokrat

Ilustrasi. Doc.RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM– Perebutan tiket Partai Demokrat diprediksi kompetitif. 93 kandidat Calon Kepala Daerah (Cakada), membangun asa untuk diusung parpol peraih kursi terbanyak kedua di DPRD Provinsi Sulsel tersebut.

88 figur diantaranya merupakan calon kepala daerah asal 12 kabupaten/kota di Sulsel, yang melangsungkan Pilkada 2018. Sementara, tujuh kandidat lainnya berkeinginan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel.

Perolehan suara Partai Demokrat yang signifikan di sejumlah daerah, menjadi daya tarik tersendiri di balik kompetisi para kandidat cakada. Persentase suara berdasarkan raihan kursi legislatif, menempatkan parpol berlambang mercy ini patut diperhitungkan di sepuluh daerah pilkada.

Di luar Pilgub Sulsel, keputusan final Demokrat terkait pengusungan pasangan calon, banyak dinantikan di sepuluh daerah. Selain memiliki suara pileg yang signifikan, parpol besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini memiliki kader internal yang memungkinkan bersaing di kontestasi pilkada.

Ketua DPW Partai Demokrat Sulsel, Ni’matullah, mengatakan, semua kandidat cakada yang mengembalikan formulir pendaftaran, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan rekomendasi dukungan Partai Demokrat. “Kami sangat terbuka dalam proses penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Pilkada 2018. DPW akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), sebagai salah satu tahapan sebelum DPW melakukan  konsultasi dengan DPP Partai Demokrat,” tegas Ni’matullah, Senin (21/8).

Tak ada perbedaan antara kader maupun non kader dalam tahapan seleksi cakada. Menurut Ni’matullah, Demokrat akan memberikan mandat kepada kandidat yang teruji disukai masyarakat, dan memiliki visi yang tegas dalam memajukan daerah.

[NEXT-RASUL]

Demokrat menjadwalkan menggulirkan tahapan fit and proper test bagi cakada selama sepuluh hari, 19-29 Agustus 2018. Demokrat melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, pimpinan media massa, serta NGO selama tahapan fit and proper tes. Salah satunya, Anti Coruption Committee (ACC) Sulawesi.

“Tahapan ini menjadi salah satu bentuk keterbukaan Partai Demokrat untuk melibatkan masyarakat dalam penjaringan calon kepala daerah,” jelas Ni’matullah.

Sementara, Direktur ACC Sulawesi, Abdul Muthalib, menilai, fit and proper test yang dilakukan oleh Partai Demokrat adalah hal yang positif. Namun, dengan dilibatkannya ACC Sulawesi, bukan hal yang meyakinkan jika suatu saat nanti Partai Demokrat mengsung orang-orang yang benar bersih dari perbuatan korupsi.

“Itu belum menyakinkan, dan kami harap ini bukan hanya slogan saja, tapi menjadi pertimbangan. Jangan sampai kita hadir dan apa yang kita sampaikan itu sia-sia,” tegasnya.

Terpisah, Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Adi Suryadi Culla, mengatakan, banyaknya bakal calon yang melakukan pendaftaran di Partai Demokrat, karena partai tersebut merupakan partai yang terbuka untuk semua kalangan, baik itu calon internal maupun eksternal. Apalagi, Demokrat merupakan salah satu partai besar.

“Partai Demokrat salah satu partai besar. Dan kita melihat fakta di sejumlah daerah, kursinya sangat signifikan sehingga membuat kandidat tertarik,” kata Adi Suryadi Culla.

Senada, Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, menuturkan, mekanisme fit and proper test yang dilakukan parpol tentu sangat berpengaruh dalam melihat figur yang memang benar-benar memiliki potensi menjadi seorang kepala daerah. Ditambah lagi, hal itu sebagai bentuk keseriusan parpol dalam memberikan rekomendasi nantinya, dengan melalui berbagai tahapan terlebih dahulu.

[NEXT-RASUL]

“Fit and proper test partai politik yang belakangan ini sedang banyak dilakukan, itu sangat penting bagi parpol yang mau serius mendukung atau mengusung kandidatnya,” kata Arief.

Ia menjelaskan, dari kegiatan itu, parpol bisa melihat dan menghitung seberapa besar sebenarnya peluang menang dari kandidat tersebut. Fit and proper test juga menyangkut aspek formal dari dukungan yang akan diberikan. Jadi, penting juga buat kandidatnya.

Hal yang sama juga dikatakan Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto. Ia menilai, fit and proper test sebagai mekanisme rekrutmen kandidat oleh partai politik, tentu bermanfaat untuk membangun objektivitas calon usungan. “Sepanjang hasil fit and proper test itu betul-betul dijadikan dasar mengambil keputusan,” bebernya.

Luhur menjelaskan, kondisi di masing-masing partai bisa berbeda. Ada yang menjadikannya sebagai formalitas belaka. Ada juga yang justru membangun citra partai yang inklusif, serta ada juga yang memang melembagakan fit and proper test sebagai mekanisme objektif.

“Partai yang melakukan fit and proper test sebagai mekanisme rekrutmen yang objektif, biasanya tidak membuka ruang short cut bagi kandidat untuk langsung berinteraksi dengan DPP. Mereka tertib dan menghargai struktur yang ada,” tuturnya.

Sekedar diketahui, perolehan suara parpol berlambang mercy ini sangat berarti dalam penentuan poros koalisi di 12 kabupaten/kota di Sulsel, yang melangsungkan Pilkada 2018. Demokrat meraih suara terbanyak kedua (sebelas kursi) di DPRD Sulsel. Modal ini menjadikan Demokrat sebagai incaran kuat kandidat calon gubernur dan atau parpol yang berkeinginan membangun koalisi kuat dalam memenangkan Pilgub Sulsel.

[NEXT-RASUL]

Torehan suara signifikan di Kabupaten Pinrang dan Sinjai menempatkan Demokrat berpotensi memimpin koalisi untuk pengusungan paslon di Pilkada 2018. Di dua daerah ini, Demokrat menjadi parpol papan atas dalam raihan kursi di lembaga legislatif.

Hal sama berlaku untuk Pilkada Kota Makassar dan Parepare. Keharusan semua parpol tanpa terkecuali untuk membangun koalisi dalam pemenuhan syarat suara minimal dalam pengusungan paslon di Pilkada Makassar, menjadikan Demokrat tak sekadar sebagai mitra koalisi. Modal tujuh kursi atau setara 14 persen suara di DPRD Makassar, menempatkan Demokrat hampir sejajar dengan Golkar yang meraih delapan kursi atau 16 persen suara. Parpol besutan SBY ini memungkinkan mengusung figur yang memiliki kans pemenangan paling kuat, tak terkecuali mendorong kader terbaiknya.

Di Pilkada Parepare, Demokrat hanya membutuhkan satu tambahan kursi untuk memenuhi syarat minimal suara pengusungan paslon. Apapun sikap politik Demokrat nantinya, akan sangat memengaruhi kompetisi antarpaslon di Pilkada Parepare 2018.

Prestasi memenangkan Pilkada Sinjai 2013 menjadi gengsi tersendiri bagi Partai Demokrat untuk dipertahankan di Pilkada 2018. Toh kompetisi antarkandidat di helat demokrasi yang memiliki 175.646 pemilih ini, harus dimulai sejak tahapan tiket parpol pengusung.

Demokrat berpotensi mengusung kader terbaiknya di sejumlah daerah. Diantaranya di Pilkada Pinrang, Makassar, Parepare, Jeneponto, Sidrap, Wajo serta Luwu dan Palopo. (E)


div>