• Jumat, 18 April 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Abraham Segera Telusuri Harta Kekayaan Cawalkot

KPU Sudah Ingatkan Para Calon

Rabu , 19 Juni 2013 12:39
Total Pembaca : 262 Views
Grafis : Mauluddin/rakyatsulsel

Baca juga

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Bagi 10 kontestan Pilwalkot Makassar jangan main-main melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga suporbody pimpinan Abraham Samad ini berjanji menelusuri dan mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) para Cawalkot.

Hal itu akan dilakukan KPK, setelah menerima LHKPN dari KPU Makassar yang dilaporkan sejumlah bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. LHKPN adalah syarat administrasi pencalonan di Pilwalkot Makassar. Seluruh harta kekayaan calon pejabat ini akan diverifikasi secara faktual oleh KPK, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. “LHKPN wajib dilaporkan ke KPK melalui KPUD setempat. Hal itu sesuai dengan amanah UUD,” ucap Johan kepada Rakyat Sulsel, malam tadi.

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK serta keputusan KPK 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman LHKPN, lanjut Johan, maka penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. “KPK mengumumkan harta kekayaannya,” tegas Johan.

Senada, KPU Makassar telah jauh-jauh hari mengingatkan para kontestan Pilwalkot untuk bersedia diaudit KPK terkait LHKPN yang telah disetorkannya. “KPK sendiri yang akan melakukan pemeriksaan, tetapi itu tidak semua calon, hal tersebut dilakukan terhadap calon yang LHKPN-nya dianggap mencurigakan,” terang Nurmal Idrus, Ketua KPU Makassar.

Untuk LHKPN sendiri, menurut Nurmal, ada dua jalan yang bisa ditempuh oleh setiap calon untuk menyerahkannya. “Yaitu, melalui perantara KPU, ataupun menyerahkan langsung kepada KPK. Jika memilih menyerahkan langsung ke KPK, maka harus memberikan bukti penyerahannya kepada KPU Makassar,” jelasnya.

Namun, menurut Nurmal, LHKPN ini tidaklah terlalu prinsip. Meskipun bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang tidak menyerahkan LHKPN-nya, KPU Makassar akan tetap meloloskan, asal syarat vital lainnya terpenuhi, seperti ijazah. “LHKPN itu bukan sesuatu yang urgent, karena jika LHKPN itu tidak ada, maka calon akan tetap lolos. Tapi pasti KPK akan terus memburu itu kepada pasangan calon,” ingat Nurmal.

Dijadwalkan, pengumuman harta kekayaan calon pada Agustus mendatang. KPU Makassar berencana mendatangkan langsung salah satu pimpinan KPK. “Kalau tidak bisa Abraham Samad, mungkin kita akan mendatangkan salah satu wakilnya,” ungkap Nurmal.

Sementara, Komisioner KPU Makassar lainnya yang dikonfirmasi terkait hal ini, mengatakan kalau sampai saat ini, hanya tersisa beberapa bakal calon wali kota maupun wakil wali kota yang belum menyerahkan LHKPN-nya. Seperti Erwin Kallo, Tamsil Linrung-Das’ad Latif, dan Muhyina Muin-Syaiful Saleh.

“Sedangkan, yang sudah menyerahkan kepada kami (KPU), yaitu Adil Patu-Isradi Zainal, Herman Handoko-Latief Bafadhal, Rusdin Abdullah-Idris Patarai, dan Apiaty-Zugito,” terangnya.

Beberapa calon juga menyerahkan LHKPN-nya secara langsung di KPK, seperti Irman Yasin Limpo dan Supomo Guntur. “Ada juga beberapa lainnya, tetapi saya tidak begitu ingat. Yang sudah menyerahkan di KPK ini juga sudah memasukkan tanda bukti penyerahannya,” jelas Armin.

Untuk penyerahan LHKPN para bakal calon wali kota dan wakil wali kota ini, menurut Armin, akan dilakukan setelah semua calon sudah menyetorkan LHKPN-nya. “Kita berharap, hari Senin pekan depan sudah bisa kita serahkan ke KPK,” pungkasnya.

Erwin Kallo yang belum menyetorkan LHKPN-nya mengaku akan merampungkan seluruh kelengkapan administrasi di KPU Makassar, Rabu (19/6) hari ini, termasuk berkas LHKPN miliknya.

“Tenang saja, besok (hari ini) akan kita serahkan. Apa lagi kan KPU memberikan batas sampai tanggal 30 Juni untuk menyerahkannya. Tapi sebelum batas waktu yang ditentukan segera akan kita rampungkan,” yakin Erwin, malam tadi.

Bukan hanya itu, Erwin yang berpasangan dengan Hasbi Ali di Pilwalkot Makassar tahun ini juga menegaskan tak pernah kuatir meski harus di audit KPK. “Saya siap-siap saja, kenapa mesti takut. Kita kan swasta bukan pejabat pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, jubir pasangan Tamsil Linrung-Das’ad Latif, Irwan ST juga mengaku, jika berkas LHKPN pasangan yang diusung oleh partai PKS dan Hanura juga sudah selesai dan rencananya akan diserahkan ke KPU, Rabu (19/6) hari ini.

“Sebenarnya LHKPN Pak Tamsil-Das’ad sudah diserahkan ke KPU beberapa waktu yang lalu, cuma ada sedikit kesalahan administrasi seperti materai dan jumlah kopian, tapi semua sudah dirampungkan jadi tinggal diserahkan,” ujar Irwan.

Irwan menambahkan, pasangan Tamsil-Das’ad juga siap andai KPK ingin mengauditnya. “Kalau diaudit KPK sudah pasti, kan prosedurnya memang begitu. Setelah disetor ke KPU, nanti KPU yang serahkan ke KPK,” jelasnya.

Senada, Irman Yasin Limpo (None) dan Rusdin Abdullah (Rudal) juga siap diperiksa KPK terkait laporan harta kekayaan mereka. “Oh iya pasti. Saya dan Pak Busrah siap bekerja sama dengan KPK, kalau memang itu harus,” kata None.

None menjelaskan, dirinya telah menyerahkan LHKPN-nya langsung ke KPK. Menyerahkan LHKPN sudah menjadi ritual adik Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo ini sejak masih menjabat Kadisperindag Sulsel. “Tiap dua tahun saya menyerahkan LHKPN saya sebagai pejabat negara ke KPK. Itu  sudah menjadi hal lumrah bagi saya,” paparnya.

Begitupun dengan Rudal yang maju berpasangan dengan Idris Patarai. Melalui juru bicaranya, Hamzah Abdullah, Rudal mengaku siap diperiksa KPK. “Pak Rusdin sudah menyerahkan laporan kekayaannya secara objektif sesuai fakta dan tepat waktu ke KPU. Saat ini kita tinggal menunggu hasil penelitian KPK dan kami siap kalau KPK ingin memverifikasi faktual atau mengcross-check laporan kami,” paparnya.

Hamzah melanjutkan, harta kekayaan Rudal murni merupakan hasil keringat halal dari usaha yang dirintis Rudal selama 30 tahun lebih. Olehnya pihaknya meyakini, Rudal masuk dalam kategori clean.

Pengamat politik Unismuh Makassar, Dr Arqam Azikin meminta KPU Kota Makassar untuk bersikap tegas terhadap para kontestan  yang belum memenuhi persyaratan administrasi, seperti LHKPN.

“Semua persyaratan harus dipenuhi para calon berdasarkan aturan.  Tidak boleh ada istilah kompromi, siapapun calonnya. Bagi calon wali kota yang belum memenuhi semua persyaratan sampai batas waktu yang diberikan, KPU berhak mencoretnya dari pencalonan,” kata Arqam, malam tadi.

Arqam berharap KPU tidak mencoba-coba bermain mata dengan cara meloloskan calon yang tidak memenuhi persyaratan, meski persyaratan itu sekalipun hanyalah syarat administratif. “Kalau KPU sampai berani meloloskan, KPU bisa kena pidana. KPU jalankanlah UU secara tegas dan tanpa kompromi. KPU tidak boleh memihak kepada calon manapun. Jadi kalau ada calon yang tidak memenuhi  persyaratan, silakan digugurkan,” tandasnya.

Arqam menuturkan, masih adanya calon yang belum menyerahkan LHKPN-nya serta belum melengkapi persyaratan administrasi lainnya, sangat disayangkan. Menurutnya, seorang calon pemimpin harusnya sudah siap dengan tetek bengek seperti itu. “Semua persyaratan itu jauh-jauh hari sudah disampaikan. Kalaupun kurang lengkap juga masih diberi tenggat waktu untuk melengkapi. Nah, kita ini cari calon pemimpin, seorang pemimpin itu memang harus siap  administratif. Jangan cuma mau memimpin saja, tapi tidak mau tertib administrasi. Makanya tidak semua bisa jadi calon pemimpin karena adanya persyaratan-persyaratan seperti itu,” tuntasnya. (ftr-awl-M2-upi-uki)