RABU , 12 DESEMBER 2018

Abu Tours Takkan Mampu Kembalikan Dana Jemaah

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

asharabdullah

Selasa , 03 April 2018 10:45
Abu Tours Takkan Mampu Kembalikan Dana Jemaah

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Dicky Sondani

– Polda Terima 9.190 Laporan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pihak kepolisian sudah menyita hampir seluruh aset yang dimiliki Abu Tours. Namun, keseluruhan aset tersebut tidak akan bisa menutupi kerugian yang dialami ribuan jemaah yang gagal berangkat umrah. Jika ditotal, kerugian jemaah mencapai Rp 1,8 triliun.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, mengungkapkan, sudah 299 orang yang melapor ke posko pengaduan Abu Tours. Mereka mewakili 9.190 jemaah. Banyaknya pelapor yang datang, bahkan membuat penyidik nyaris kewalahan.

“Anggota sampai kewalahan, namun tetap terlayani serta berjalan dengan aman dan lancar,” kata Dicky, Senin (2/4).

Dicky mengatakan, pihaknya tetap memikirkan nasib uang para jemaah. Hanya, ia pesimistis jika jumlah uang jemaah dapat dikembalikan oleh biro perjalanan umrah milik Hamzah Mamba itu.

“Tersangkanya masih satu orang, nasib uang jemaah semoga bisa dikembalikan. Tapi tidak mungkinlah seratus persen,” ujarnya.

Meski demikian, kata Dicky, proses hukum untuk mengembalikan uang jemaah masih terus berlanjut. Hal itu dilakukan untuk membandingkan jumlah keseluruhan aset yang disita penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel untuk mengembalikan uang para jemaah.

“Proses hukum untuk mengembalikan uang jemaah tetap lanjut,” imbuhnya.

Dicky menambahkan, jumlah aset yang disita bukan hal yang mungkin untuk mengganti semua uang jemaah. Bahkan, hingga jumlah aset keseluruhan digabungkan untuk membayarnya.

“Jumlah aset keseluruhannya itu tidak cukup untuk mengembalikan uang jemaah, tidak mungkin,” ungkapnya.

Terkait aset bergerak maupun tidak bergerak yang diduga ada di Singapura dan luar negeri lainnya, pihaknya belum dapat memastikan.

“Aset di luar negeri kita belum tahu apa betul atau tidaknya. Belum tentu juga aset yang di luar negeri itu ada atau tidak,” terangnya

Untuk mentersangkakan biro atau agen Abu Tours lainnya, ia juga belum dapat memastikan. Apalagi, kapasitas agen hanya sekadar penyalur.

“Ada beberapa agen, tapi sampai saat ini belum ada bukti kalau mereka ikut terlibat,” pungkasnya.

Terpisah, Sekertaris Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulsel, Yudi Rahardjo, mengatakan, penetapan tersangka Hamzah Mamba tidak menggugurkan kewajiban Abu Tours terhadap jemaahnya. Pasalnya, jemaah atau konsumen melakukan akad atau perjanjian secara institusional dengan Abu Tours.

“Tidak menggugurkan kewajibannya untuk perjanjian yang dilakukan dengan konsumen,” ujar Yudi.

Sesuai dengan amanah undang-undang perlindungan konsumen, terang Yudi, konsumen mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang adil, baik harga maupun jaminannya, hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.

“Itukan sudah diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

Yudi berharap, pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kepastian hukum konsumen. “Intinya, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kepastian hukum konsumen. Selain menyelesaikan di ranah perdata dan pidana,” harapnya.

Sementara, tiga jemaah Abu Tours melayangkan gugatan perdata PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) kepada PT Amanah Bersama Umat atau biro perjalanan umrah Abu Tours Travel di Pengadilan Niaga kota Makassar. Tiga jemaah yang menjadi pemohon dalam perkara tersebut ialah Harmawati, Nurhayati Arifin, dan Syalbiah.

Dari website Pengadilan Negeri Makassar, laporan pemohon tersebut telah masuk pada tanggal 16 Maret 2018 dengan nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Mks. Selain PT Amanah Bersama Umat, CEO Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba dan istri Hamzah Mamba, Nursyariah Mansyur, juga dijadikan sebagai termohon.

“Menyatakan Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 hari dengan segala akibat hukumnya,” demikian isi website PN Makassar.

Humas Pengadilan Negeri Makassar, Bambang Nurcahyono, mengatakan, sidang pertama telah digelar pada tanggal 26 Maret 2018 lalu. Dimana agenda sidang tersebut mendengarkan jawaban termohon terkait gugatan perkara niaga yang diajukan ketiga jemaah yang telah melapor tersebut.

“Tetapi belum bisa ia (Abu Tours cs) memberikan jawabannya. Jadi dia minta undur tanggal 29 Maret. Tapi pada saat itu, kuasa hukumnya juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas,” kata Bambang.

Karena ketidakhadiran perwakilan Abu Tours tersebut, Majelis Hakim langsung mengagendakan sidang putusan PKPU sementara yang berlaku selama 45 hari, pada 5 April 2018 mendatang. Hasil putusan tersebut nantinya menyepakati apakah Abu Tours bersedia mengembalikan biaya yang telah diberikan jemaah atau dipailitkan.

“Dalam 45 hari itu Abu Tours diberikan apakah bisa berdamai dengan pemohon atau kalau tidak, maka akan jadi PKPU tetap dengan Abu Tours akan dipailitkan,” pungkasnya.

Saat ini, bos Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba masih mendekam di dalam sel tahanan Polda. Polisi juga rutin menyita aset-aset dari Abu Tours. Paling tidak, ada Rp 1,8 triliun dana jemaah yang diduga digelapkan oleh pihak Abu Tours. (*)


div>