RABU , 14 NOVEMBER 2018

ACC Desak Kejati Usut Keterlibatan Direksi

Reporter:

Editor:

Nunu

Senin , 14 Agustus 2017 10:52
ACC Desak Kejati Usut Keterlibatan Direksi

KORUPSI PEMBEBASAN LAHAN BANDARA. Aktivitas maskapai penerbangan di landasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, beberapa waktu lalu. Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi berharap penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mendalami peranan pihak dari Angkasa Pura dalam dugaan korupsi dan mark up pembebasan lahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi berharap penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mendalami peranan pihak dari Angkasa Pura dalam dugaan korupsi dan Mark Up pembebasan lahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
Wakil Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun mengatakan bahwa dalam proyek pembebasan lahan dimana Angkasa Pura selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kewenangan PA dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190 Tahun 2012 dengan tegas menguraikan fungsi dan tugas sebagai PA.
Dimana pada PMK disebutkan PA berwenang melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) serta rencana yang telah ditetapkan.
Kemudian juga berwenang untuk merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. “Sekarang pertanyaannya apakah Angkasa Pura selaku PA menjalankan fungsi dan tugasnya seperti yang diatur dalam PMK tersebut. Nah ini yang patut didalami penyidik ,” ungkap Kadir Wokanubun, Minggu (13/8)
lanjut Kadir, Dalam perjalanan proyek pembebasan tersebut kenyataannya selain terjadi mark-up anggaran juga terdapat salah bayar, dimana ada beberapa nama penerima ganti rugi yang diajukan oleh tim pengadaan lahan ternyata tidak punya hak atas ganti rugi, tapi tetap diajukan menerima ganti rugi pembebasan.
“Modusnyakan ada warga yang dibuatkan sporadik (Surat penguasaan tanah) sebagai alas hak agar bisa menerima ganti rugi padahal ia sendiri tak punya hak sama sekali di lokasi yang dibebaskan tersebut. Pertimbangannya kemudian apa alasan PA langsung melakukan pembayaran atas nama yang diajukan oleh tim pengadaan. Seharusnya PA lakukan evaluasi dulu sebelum melakukan pembayaran,” beber Kadir.
Jika betul kata Kadir, PA menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diatur dalam PMK itu, maka tidak akan terjadi salah bayar atau mark-up seperti yang terungkap dari hasil penyelidikan selama ini. “Ini maksud kami agar penyidik lebih profesional dalam penyidikan,” tegas Kadir.
sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel, Salahuddin mengatakan pihaknya berencana akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) Angkasa Pura, Tommy Sutomo. Selengjapnya, baca di Harian Rakyat Sulsel edisi Senin, 14 Agustus 2017.


div>