• Senin, 22 Desember 2014
Iklan | Epaper | Redaksi | Citizen Report

ACC Tantang 10 Kandidat Teken Pakta Integritas Antikorupsi

Rabu , 24 Juli 2013 22:48
Total Pembaca : 456 Views

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM - Lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel menantang 10 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar untuk bersama-sama memberantas praktik korupsi jika terpilih pada Pilwalkot Makassar yang digelar pada 18 September 2013 mendatang.

Tantangan tersebut dituangkan dalam pakta integritas sebagai bentuk kontrak politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. “Pilkada Kota Makassar kedepan menjadi momen yang sangat penting untuk 5 tahun ke depan. Kami akan melakukan pakta integritas anti korupsi dengan calon wali kota dan wakilnya,” kicau ACC dalam akun twitternya @ACC_Sulawesi, Rabu malam (24/7).

Diketahui, ada 10 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang bertarung di Pilwalkot Makassar. Masing-masing Apiaty Kamaluddin-Zulkifli Gani Ottoh, Danny Pomanto-Syamsu Rizal, Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah, Supomo Guntur-Kadir Halid, Tamsil Linrung-Das’ad Latif, Adil Patu-Isradi Zainal, Muhyina Muin-Syaiful Saleh, Erwin Kallo-Hasbi Ali, Rusdin Abdullah-Idris Patarai, dan Herman Handoko-Latif Bafadhal.

ACC menjelaskan, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi hampir di seluruh struktur pemerintahan dipastikan menjadi benalu pembangunan. Perilaku korupsi oleh pemimpin kepala daerah menjadi momok yang menakutkan. Betapa tidak, kepala daerah yang memiliki kewenangan yang demikian besar sangat berpotensi melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada prilaku korupsi.

Adapun modus dan praktik korupsi seorang kepala daerah seperti menggunakan kewenangannya dengan cara mengubah regulasi dari pelaksanaan regulasi yang normal berdasarkan standar menjadi abnormal. Regulasi tersebut bisa dalam bentuk Surat Keputusan atau Surat Perintah.

Modus lainnya yakni melakukan mark-up (pemahalan harga) anggaran dengan cara meningkatkan nilai beli sesuatu barang atau anggaran operasional biaya rutin, dmembuat pembayaran hutang fiktif (mengarah pada perbuatan pencucian uang), melakukan perjalanan dinas fiktif (membayarkan kegiatan yang tidak pernah dilakukan).

Adapun dengan gratifikasi. Modus ini dengan cara pemberian sejumlah dana kepada kepala daerah incumbent. Modus yang paling mudah dilakukan cukup dengan alasan kepedulian, incumbent mendapatkan percikan dana dari pengusaha maupun kolega lainnya. Modus lainnya yakni memanipulasi tender untuk memenangkan pihak tertentu (pihak swasta).

Selain modus yang secara langsung bisa dilakukan tersebut, ada juga modus lain. Yakni mengeluarkan dan atau membayarkan sesuatu yang menjadi kepentinganya. Selain dari modus tersebut ada juga cara kepala daerah untuk melakukan korupsi yakni dari pos-pos anggaran APBN maupun APBD yakni Anggaran Dana Bantuan Sosial, Dana Alokasi Umum (DAU), Kas Pajak Daerah, Penggunaan Sisa Kas Bendahara, menitipkan proyek di SKPD.


Editor: Mulyadi Abdillah