SABTU , 20 OKTOBER 2018

Ada Apa Sekwan Tutupi Jadwal Kunker Dewan?

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 08 April 2016 12:11
Ada Apa Sekwan Tutupi Jadwal Kunker Dewan?

Kantor DPRD Kota Makassar.

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Makassar enggan mempublikasikan jadwal rencana kunjungan kerja legislator untuk tahun anggaran 2016, baik berupa konsultasi, study banding, maupun kunjungan komisi.

Padahal dalam rencana program legislasi daerah setidaknya terdapat 25 prolegda yang ditargetkan rampung tahun ini.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Adwi Umar menuturkan dokumen jadwal kunjungan kerja dewan beserta estimasi anggaran sudah tidak bisa lagi di publikasikan.

Alasannya kata Adwi, dokumen yang berkaitan dengan kerja kedinasan anggota dewan ke luar daerah, sudah dikirim ke tiga instansi pemeriksa, yakni Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi Sulawesi selatan, dan Inspektorat Kota Makassar. “Dokumen mengenai dinas luar kota dewan saat ini telah dikirim ke tiga instansi itu karena mau di periksa,” ujarnya saat di kantor DPRD Makassar, Kamis (7/4).

Adwi menambahkan, data atau dokumen tersebut bisa di keluarkan dan di publikasikan sebelum dikirim di tiga instansi itu. “Andaikan sebelum di kirim pasti kita memberikannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokol DPRD Makassar, Puspa Herawati mengaku data tersebut bisa diberikan jika ada persetujuan dari Sekwan. Selain itu, dirinya mengaku tidak berwenang untuk memberikan infromasi secara langsung dengan media.

[NEXT-RASUL]

“Tidak bisa diberikan kalau tidak ada konfirmasi dari sekwan, apapun mau di konfirmasi harus lewat Humas DPRD Makassar, itu satu pintu. Kalau Pak Sekwan telepon saya untuk berikan data itu saya akan berikan,” katanya.

Terpisah, Ketua Divisi Advokasi dan Pendampingan Masyarakat Sipil Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Musaddaq menyatakan, Sekretariat DPRD telah melanggar prinsip-prinsip good governance dan UU keterbukaan informasi Publik serta komitmen mendukung program transparansi yang di canangkan wali kota.

“Mestinya sebagai lembaga publik harus terbuka memberikan akses informasi ke masyrakat, itu pernyataan sesat sekwan, dan hanya alasan yang tidak mendasar. Publik berhak tahu rencana kerja kedewananan termasuk anggaran yang digunakan,” tutupnya. (ash/uki/D)


div>