MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Ada Usulan Pencekalan Kandidat Incumbent

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 22 April 2016 10:50
Ada Usulan Pencekalan Kandidat Incumbent

int

MAKASSAR,RakyatSulsel.com – Polemik pembahasan revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang kini sedang dibahas pada Komisi II DPR RI terus berlanjut. Meski demikian, revisi UU tersebut ditargetkan akan rampung pada 29 April 2016 mendatang.

Salah satu poin yang menjadi fokus DPR RI pada draft UU Pilkada tersebut adalah terkait syarat calon incumbent yang ketika akan kembali maju harus berhasil membangun daerahnya.

Sehingga DPR mengusulkan mekanisme izin bagi petahana yang mau maju kembali. Izin diberikan oleh Presiden sebagai kepala negara, dengan ukuran yang jelas seperti keberhasilan membangun SDM, membangun infrastruktur, mengatasi kemiskinan, pemyerapan anggaran APBD dan indeks pelayanan publik.

Poin dalam draft Undang-Undang ini pun menjadi perdebatan sengit bukan hanya dikalangan anggota DPR RI tapi juga pada berbagai lapisan masyarakat.

Namun, pada umumnya banyak yang kurang setuju dengan poin tersebut. Salah satu alasannya adalah karena dianggap akan mengungkung hak asasi incumbent untuk kembali berkompetisi pada Pilkada.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Azikin Solthan mengatakan revisi Undang-Undang Pilkada masih belum ditetapkan. Oleh karena itu, kata dia, sifatnya draft yang ada tersebut masih usulan.

[NEXT-RASUL]

“Draft Undang-Undang yang ada saat ini masih belum ditetapkan, sehingga sifatnya masih sekedar usulan saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, usulan tersebut belum bisa dipastikan akan diterima atau tidak. “Ini kan masih dibahas dan didiskusikan, jadi biarkan saja berjalan. Sebab usulan ini kan belum bisa juga dipastikan diterima atau tidak,” ujarnya.

Terkait poin incumbent yang diharuskan berhasil dalam memimpin daerahnya sebagai syarat untuk maju pada Pilkada, mantan bupati kabupaten Bantaeng ini mengatakan keberhasilan seseorang dalam memimpin daerah adalah sesuatu yang relatif. Ia menilai, berhasil atau tidaknya kepala daerah dalam membangun daerahnya tidak bisa diukur secara akurat.

“Saya kira untuk dikatakan berhasil atau tidak kepala daerah dalam membangun daerah itu sifatnya relatif, olehnya itu tidak bisa diukur secara akurat,” ungkapnya.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi II DPR RI, Amran. Menurut dia, saat ini semua poin-poin yang akan di revisi UUD Pilkada belum di bahas.

Menurut Legislator Fraksi PAN ini, semua itu akan menjadi perdebatan-perdebatan jika membahas semua poin itu. Untuk itu masih terlalu dini untuk isu tersebut di angkat.

“Belum ada yang menentu, belum ada hasil yang fix. Itu masih terlalu dini. Masih banyak perdebatan-perdebatan saat membahas itu,” singkatnya.

[NEXT-RASUL]

Terkait hal itu, Pakar Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanti menyatakan bahwa, jika poin soal adanya pembatasan kandidat incumbent merupakan langkah mundur dalam berdemokrasi karena bupati adalah jabatan politik. Menurut dia, sepanjang tidak ada kaitan persoalan hukum tidak ada salahnya untuk melanjutkan jabatannya.

“Jadi cara berpikirnya selama ini banyak pemerintah daerah tidak mampu menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, tapi bukan begitu caranya mencekal untuk maju di Pilkada,” ungkapnya.

Menurutnya, lebih bagus memperbaiki koordinasi agar lebih efektif dari pada mengusahkan untuk mencekal majunya petahana di Pilkada.

“Pasal ini lebih mudah gugur, karena sepanjang tidak ada persoalan hukum yang menjerat mereka untuk maju lagi tentunya tidak realistis mereka untuk dihalang-halangi untuk mereka maju lagi,” jelasnya.

Sementara Pakar Politik Universitas Hasanuddin, Aswar Hasan mengatakan pemerintah tidak bisa menghukum kepala daerah yang tidak berhasil dalam membangun daerahnya dengan tidak mengikutkan pada Pilkada selanjutnya. Ia menilai, masyarakatlah yang paling berhak untuk menilai dan menghukum kepala daerah ketika tidak berhasil.

“Pemerintah tidak bisa menghukum kepala daerah yang tidak berhasil, saya kira yang paling berhasil untuk menerima hal tersebut adalah masyarakat yang dipimpinnya, apakah nantinya akan dipilih atau tidak,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Selain itu, ia juga menilai hal tersebut merupakan bentuk tendensius pemerintah jika hal ini akan diloloskan untuk disahkan. Menurutnya, yang paling krusial untuk diatur oleh pemerintah adalah ketegasan incumbent untuk tidak menggunakan fasilitas dan Sumber Daya Manusia pemerintah dalam hal ini PNS dalam suksesi Pilkada.

“Jika ini tetap diloloskan ini tentu adalah sebuah bentuk tendensius pemerintah terhadap kandidat yang akan maju. Bagi saya, yang paling penting untuk diatur sebenarnya adalah penggunaan fasilitas dan SDM pemerintah daerah oleh incumbent dalam suksesi Pilkada,” jelasnya.

Bahkan, Aswar memberi warning ketika poin tetap diloloskan yakni akan digunakan oleh para incumbent kepala daerah untuk dijadikan alasan untuk maju. Sehingga secara otimatis akan mengucilkan kandidat lain yang siap maju untuk bertarung.

“Saya pikir ini berbahaya kalau diloloskan karena ini bisa saja digunakan oleh incumbent untuk melakukan kampanye keberhasilannya dalam membangun daerahnya, sehingga ini tentu akan berdampak kepada calon lain yang siap maju dan bertarung,” terangnya. (ian-ash/D)


div>