KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

ADO Desak Kominfo Atur Aplikator Kendaraan Online

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 20 Desember 2017 21:52
ADO Desak Kominfo Atur Aplikator Kendaraan Online

Musfir. foto: ist for rakyatsulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Driver Online (ADO) Sulsel terus memperjuangkan kepentingan anggotanya dan para sopir kendaraan online pada umumnya, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Bahkan, ADO yang sudah terbentuk di 14 provinsi melakukan aksi bersama serentak secara nasional, Senin (18/12) lalu, termasuk di Makassar. Mereka menuntut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk lebih memperhatikan kepentingan mereka. Pasalnya, selama ini aplikator kendaraan online seenaknya mengeluarkan kebijakan yang kerap merugikan para driver. Salah satunya setiap saat membekukan akun para driver hanya karena masalah sepele.

“Terkadang hanya karena masalah sepele. Alasannya, biasa pelanggaran sistem, para aplikator langsung saja seenaknya membekukan akun driver. Itu sama saja halnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak,” terang Musfir, Ketua DPD ADO Sulsel, Rabu (20/12).

Musfir mengakui, jika memang ada pelanggaran sistem yang dilakukan para driver, seharusnya ada mediasi atau pembicaraan terlebih dahulu. Bukannya, membekukan akun driver secara sepihak seperti yang selama ini terjadi.

“Para aplikator itu memang semaunya membuat keputusan sendiri dan posisi driver lemah, karena belum ada aturan mengenai itu. Termasuk ketika kami pertanyakan kebijakan suspend atau pemutusan kemitraan sepihak oleh aplikator, selalu tidak ada jawaban dengan alasan itu sistem dan kebijakan manajemen pusat. Makanya, kami di ADO secara nasional mendesak kepada Kominfo agar mengatur para aplikator dengan mengeluarkan kebijakan terkait,” terangnya.

“ADO mendesak Kominfo agar mengatur aplikator. Sama halnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang sebelumnya telah membuat aturan mengenai tarif kendaraan online melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017,” tambahnya.

Musfir mengatakan, tuntutan agar Kominfo mengatur aplikator telah disuarakan itu, merupakan salah satu poin yang terus disuarakan secara nasional.

“Dalam aksi 18 Desember lalu, ada empat poin penting yang disuarakan. Yaitu, pertama tutup pendaftaran driver baru, kedua berlakukan tarif batas atas dan tarif bawah, ketiga hapuskan suspend sepihak oleh aplikator, dan keempat cabut izin aplikator nakal,” ujarnya.

“Kami menuntut agar Kementerian Informasi dan Komunikasi segera mengeluarkan aturan tentang aplikator sebelum 1 Februari 2018,” tambahnya.

Selain, masalah aturan mengenai aplikator, ADO juga mendesak kepada aplikator agar memberlakukan tarif batas atas dan tarif bawah.

“Aturan mengenai tarif memang sudah diatur dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, tetap belum diterapkan secara maksimal, makanya kita desak agar ada berlakukan tarif batas atas dan tarif bawah,” tegasnya.

ADO Sulsel sendiri sudah terbentuk sejak November 2016 dan kini sudah memiliki ratusan anggota. Asosiasi ini menjadi wadah para driver kendaraan online, seperti Grab, Go-Jek, Go-Car, Uber, dan lainnya. (***)


div>