KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

Affirmative Action Perjuangan yang Panjang

Reporter:

Editor:

Lukman

Rabu , 08 Agustus 2018 12:20
Affirmative Action Perjuangan yang Panjang

Ema Husain Sofyan

TAHUN 2004 adalah awal pemberlakuan kebijakan affirmative Action, hal ini di dahului dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu Legisltai), dalam kebijakan ini memberi penekanan untuk mengakomodasi tindakan affirmative action bagi perempuan.

Yang menjadi perhatian adalah ketentuan yang mengakomodir daftar calon legislative minimal harus ada 30 persen keterwakilan perempuan.

Perjuangan kelompok perempuan untuk mewujudkan Affirmative Action tidak pernah surut, segala upaya terus dilakukan agar kebijakan tersebut bisa mengangkat keterwakilan perempuan di legislative minimal 30 persen. Untuk menghadapi Pemilu 2019 yang merupakan pemilu keempat sejak pemberlakuan kebijakan affirmative action menjadi momentum untuk mendorong peningkatan jumlah perempuan di legislative.

Tindakan afirmatif adalah kebijakan diambil dengan tujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan sementara pada kelompok tertentu.

Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.

Yang mendasari lahirnya kebijakan Affirmative Action adalah untuk memberi keseimbangan atas ketimpangan social yang terjadi, dimana ada kelompok yang termarginalkan atau terpinggirkan, sehingga di perlukan kebijakan yang bisa mengoreksi ketimpangan tersebut dan menghasilkan keadilan bagi kelompok yang termarginalkan.

Kebijakan Affirmative Action adalah kebijakan yang bersifat sementara dan menjadi alat untuk mengoreksi ketimpangan yang terjadi, ketika ketimpangan tersebut terkoreksi maka dengan sendirinya kebijakan Affirmative Action akan di cabut.

Dalam konteks ini maka semua stakeholder baik secara kelembagaan maupun individu mempunyai kewajiban untuk mengoreksi ketimpangan tersebut.

Untuk mendorong keterwakilan perempuan di tahun Pemilu 2019, para aktivis perempuan di Sulawesi Selatan baik secara pribadi maupun secara kelembagaan, melakukan upaya advokasi yang dimulai dengan mendorong keterwakilan perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu ( KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS).

Meskipun upaya yang dilakukan belum menghasilkan sesuai dengan harapan perempuan, di Sulawesi Selatan ada kab/kota yang tidak mempunyai anggota KPU perempuan.

Pada tanggal 6 Agustus 2018 para aktivis perempuan menyatakan kekecewaannya atas keputusan yang dilakukan oleh panitia seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah mengumumkan daftar nama calon pelamar yang dinyatakan lulus tahapan wawancara yang tidak memperhatikan keterwakilan perempuan dalam susunan daftar nama calon yang dinyatakan lulus untuk tahap selanjutnya.

Menurut penulis. Salah satu yang menjadi penting dilakukan dalam mendorong kekuatan perempuan untuk mengisi keterwakilan di Lembaga-lembaga strategis adalah menumbuhkan keinginan dan kepercayaan diri melamar pada Lembaga-lembaga kepemiluan menghadapi tantangan tersendiri, dan pada saat perempuan mampu menghadapi tantangan dan berjuang untuk memperlihatkan kemampuannya, harus berakhir dengan kekecewaan jika para penentu dalam hal ini Panitia seleksi tidak memahami dan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Perempuan mendaftar untuk memenuhi keterwakilan perempuan tidak menjadikan perempuan terjun bebas, para perempuan yang berjuang untuk memenuhi keterwakilan perempuan adalah perempuan-perempuan yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang tidak beda dengan laki-laki, Perempuan mempunyai integritas dan mampu merawat integritas yang dimiliki, ternyata tidak menjadi pertimbangan bagi Panitia Seleksi Calon Bawaslu Provensi dalam menentukan kelulusan.

Kondisi seperti ini menurut penulis makin menjauhkan perempuan dalam menggapai keadilan, dan kondisi ini menunjukkan bahwa perjuangan Panjang untuk keterwakilan perempuan masih akan terus berlangsung dan terus diperjuangkan.
Jangan pernah berpikir bahwa Demokrasi dapat diwujudkan tanpa Keterwakilan perempuan. (**)


div>