SELASA , 14 AGUSTUS 2018

Agenda Husler Usai Pembekalan Kepala Daerah

Reporter:

Editor:

hur

Rabu , 27 April 2016 12:35
Agenda Husler Usai  Pembekalan Kepala Daerah

int

LUWUTIMUR, RAKYATSULSEL.COM – Usai mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri (PKPDN) Kepala Daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan Diklat) Kemendagri, Kalibata Jakarta Selatan 22-24 April 2016 Bupati Luwu Timur, Muh Thorig Husler mengungkapkan beberapa agenda yang segera akan ditindaklanjutinya. Terutama terkait dengan dana pendampingan desa serta penanggulangan Narkoba.

“Terkait aturan bantuan ke desa UU No. 6 Tahun 2014, perlunya ada pelatihan dan pendampingan desa. Saat ini pendamping desa itu sifatnya hanya melanjutkan program PNPM bisa 4 desa 1 pendamping. Akan kami bicarakan dengan Kementerian desa juga para aparat terkait sehingga nantinya minimal 1 pendamping itu hanya fokus pada maksimal 2 desa, sehingga arah pembangunan di desa lebih terarah dan anggaran desa itu dapat dimanfaatkan dengan semaksimalnya,” jelas Husler.

Selain itu, terkait isu yang sekarang tren dari penjelasan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum terkait Narkoba, PP 21/2013 menunjukkan daerah untuk membentuk kelembagaan untuk penanganan kasus narkoba. Dari 514 kab/kota, baru 52 yang memiliki lembaga. Sementara di Lutim sendiri baru SK Bupati di mana penanggulangan narkoba melekat di bawah tanggung jawab Wakil Bupati dan Wakapolres Lutim sebagai Ketua Harian. Sehingga harapan kita, secepatnya dapat dibentuk Badan Penanggulangan Narkoba Lutim.

Pembekalan para Kepala Daerah ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang diikuti 92 Kepala Daerah (KDH) terdiri dari 78 Bupati, 11 Walikota dan 3 Wakil Bupati yang baru dilantik usai Pilkada Serentak 2015 lalu. Mendagri memberikan penekanan pada sinergisasi pusat-daerah dan efektivitas dalam perencaaan anggaran daerah.

“Banyak sektor yang perlu dicermati oleh para Kepala Daerah yang rawan atas tindakan korupsi, sehingga perencanaan anggaran untuk pembangunan harus transparan dan melibatkan pihak-pihak lain seperti DPRD utamanya terkait kebijakan retribusi dan pajak, terkait bansos dan dana hibah,” tekan Tjahjo.

Mendukung pernyataan Mendagri, Husler akan menyampaikan pesan ini kepada para Kepala SKPD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Khusunya terkait dengan perencanaan anggaran pembangunan yang transparan dan jelas mewujudkan Nawacita Pemerintahan Kerja.

Pelatihan yang diikuti para KDH berisi materi dari Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemendikbud, Kementerian PUPR, Kemenkes, TNI, Polri, Kejaksaan, KPK, BPK, PPATK, dan Badan Ekonomi Kreatif dengan tema “Melalui Pembekalan Kepemimpinan Kita Tingkatkan peran Strategis Penyelenggara Pemerinthan Daerah untuk Mewujudkan Nawacita”.

Di tempat yang sama pada Sabtu (23/4) pekan lalu, juga dibuka Pengembangan Kepribadian dan Kepemimpinan bagi istri Bupati/Walikota/Wakil Bupati/Wakil Walikota 2016 yang diikuti oleh para istri Bupati/Walikota selaku Ketua TP PKK Kabupaten/Kota oleh Istri Menteri Dalam Negeri, Dr Erni Guntari.


div>