MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Ahok Dibikin Kapok

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 10 Mei 2017 11:30
Ahok Dibikin Kapok

int

Jakarta, RakyatSulsel.com – Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah ini terasa pas untuk menggambarkan situasi yang dialami Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Setelah kalah telak pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang digelar Rabu 19 April 2017 lalu, Ahok divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus penistaan agama, Selasa (9/5) kemarin.

Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penodaan terhadap agama. Pengadilan menilai, Ahok sebagai pejabat Gubernur Jakarta tidak berusaha untuk menghindari kata-kata yang meremehkan agama lain terkait Surat Al-Maidah ayat 51. Bahkan, dalam fakta persidangan, Ahok kerap mengulangi perkataan “dibohongi”.

Pengadilan berpendapat ada niat dari Ahok untuk mengucapkan kalimat konotatif yang bersifat meremehkan atau melecehkan.

“Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama,” kata hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto membacakan amar putusan dalam sidang Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5).

Majelis hakim menyebut penodaan agama dengan penyebutan Surat Al-Maidah dalam sambutan Ahok saat bertemu dengan warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa.”

[NEXT-RASUL]

“Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51,” papar hakim dalam pertimbangan hukum.

Hal-hal yang memberatkan vonis terhadap Ahok karena tidak merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Padahal, perbuatannya telah menimbulkan keresahan dan melukai perasaan umat beragama Islam.

“Perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan,” jelas Dwiarso.

Terkait pertimbangan yang meringankan, hakim menilai Ahok belum pernah dihukum. Ahok juga bersikap sopan di persidangan dan bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan.

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Ahok satu tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Majelis hakim juga dalam sidang tersebut memerintahkan agar Ahok ditahan karena telah terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama berdasarkan Pasal 193 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Memerintahkan agar terdakwa ditahan,” jelas Dwiarso.

Salah satu pertimbangan hakim yakni pada saat masa penyidikan hingga persidangan Ahok tidak ditahan. “Berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 KUHAP menyebutkan pengadilan dalam menjatuhkan putusan terdakwa tidak ditahan dapat diperintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan terdapat alasan hukum,” katanya.

[NEXT-RASUL]

Hakim mengatakan, penahanan dilakukan karena dikuatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi tindak pidana lainnya.

Sementara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat kalah telak dalam pemungutan suara putaran kedua PIlkada DKI pada pertengahan April lalu.

Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta dalam hasil penghitungan resminya menyatakan, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang dengan selisih cukup signifikan. Dari hasil penghitungan suara, KPU DKI menetapkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Syaiful Djarot 2.350.366 atau 42,04 persen.

Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan Rasyid-Sandiaga Salahudin Uno meraup suara 3.240.987 atau 57,96 persen.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi menilai ada dua hal utama yang diputuskan oleh majelis hakim.

Pertama, majelis menyatakan bahwa pidana penistaan oleh Ahok telah terbukti. Oleh karenanya, hakim menjatuhkan vonis pidana selama dua tahun.

[NEXT-RASUL]

“Yang kedua, hakim memerintahkan dilakukan penahanan terhadap Ahok. Tentunya penahanan tersebut harus segera dilakukan oleh Jaksa setelah mendapatkan petikan putusan,” tegasnya.

“Sepertinya putusan majelis sudah cukup mendengar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Setidaknya pemutusan pidana dan perintah penahanan merupakan refleksi keadilan masyarakat yang dibaca oleh majelis hakim,” sambungnya.

Dia mengajak, semua pihak untuk menghormati putusan tersebut. Tak lupa, dia juga mempersilahkan pihak Ahok untuk menggunakan hak banding.

Ia berharap vonis terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu menjadi pelajaran untuk semua pihak, agar bisa menjaga sikap dan tidak mudah melakukan penistaan atas sebuah agama.

Di sisi lain, vonis ini membawa harapan menguatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan kita yang bebas intervensi.

“Setelah perkara ini selesai, kita berharap tidak ada lagi ada kegaduhan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, perkara-perkara yang timbul sebagai ekses dari perkara ini juga dapat diselesaikan dengan baik,” demikian Aboebakar.

[NEXT-RASUL]

Ahok Langsung Banding

Terdakwa kasus penistaan agama Basuki Thaja Purnama menyatakan banding. “Kami akan melakukan banding,” jelas Ahok dalam persidangan.

Jaksa Penuntut Umum, menghormati apa yang diputuskan majelis hakum. “Kami akan menentukan sikap dalam waktu yang ditentukan UU,” tandasnya.

I Wayan Sudirta selaku kuasa hukum Ahok menilai jika vonis terhadap kliennya penuh tekanan dari demonstrasi-demonstrasi yang meminta Ahok dihukum berat. Selain itu, ia yakin proses hukum terhadap Ahok tidak akan terjadi jika Ahok tidak menjadi calon gubernur pada Pilkada Jakarta yang lalu.

“Kalau Pak Ahok tidak jadi calon, saya yakin tidak akan jadi tersangka. Kalau enggak ikut kontestasi, enggak jadi terdakwa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wayan enggan mengomentari putusan hakim yang bersifat ultra petita. Yang pasti pihaknya menilai putusan hakim tidak menunjukkan keadilan. Majelis hakim tidak melihat bukti-bukti yang ada.

“Apakah hakim terpengaruh atau tekanan, kalau lihat dari putusannya ini terbilang langka. Jaksa menyatakan yang dakwaan kedua terbukti, dakwaan kesatu tidak terbukti. Unsur niat tidak ada, namun hakim bilang itu ada. Ini langka,” kata Wayan. (*)


Tag
  • Ahok
  •  
  • Vonis Ahok
  •  
    div>