MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

AIA Minta Kementerian PUPR Benahi Jalan Poros di Wajo

Reporter:

Editor:

Lukman

Senin , 11 September 2017 19:29
AIA Minta Kementerian PUPR Benahi Jalan Poros di Wajo

Anggota DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras saat menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri PUPR.

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Anggota Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan aspirasi terkait biaya pembebasan lahan masyarakat dalam pembuatan Bendungan Pasollereng, Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dinilainya rendah.

Menurut Andi Iwan, dalam beberapa bulan ini, masyarakat Pasollereng, Wajo dibuat resah dengan pembebasan lahan tahap III yang akan digunakan untuk pembuatan bendungan Pasollereng. Pasalnya, biaya pembebasan lahan pada tahap ini jauh lebih rendah dari tahap-tahap sebelumnya pada tahun lalu.

“Hal ini jelas menimbulkan kecemburuan, karena berada di lokasi yang sama, namun pembayaran tanah yang terakhir ini dihargai dengan harga yang sangat rendah. Akibatnya terjadi gelombang demontrasi di masyarakat,” kata Andi Iwan dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) belum lama ini.

Oleh karena itu, politisi Fraksi Partai Gerindra Dapil Sulawesi Selatan II ini berharap agar Kementerian PUPR yang membidangi pembuatan bendungan Pasollereng ini untuk segera mengambil langkah bijak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Sebab kata Andi Iwan, sangat tidak mungkin di lokasi lahan yang sama tapi biaya ganti rugi lahan malah menurun dibanding tahun sebelumnya.

Pada kesempatan itu Andi Iwan juga mengadukan permasalahan kondisi jalan nasional di Wajo yang selalu dalam kondisi rusak parah atau tidak rapi. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu perekonomian masyarakat sekitar, mengingat Wajo merupakan daerah penyangga pangan, sehingga kondisi jalan yang rusak secara tidak langsung mempengaruhi proses keluar masuk bahan pangan.

“Bahkan tidak sedikit korban jiwa berjatuhan akibat jalan yang rusak. Jalan ini perlu perhatian lebih dari pemerintah untuk dibenahi,” jelasnya.

Ia berharap Kementerian PUPR segera menindaklanjuti dan memperbaiki kondisi jalan yang merupakan jalan nasional, sekaligus akses utama penghubung dua Dapil, yakni Dapil Sulawesi Selatan II dan Sulawesi Selatan III. (*)


div>