RABU , 25 APRIL 2018

Airlangga Mulai Bersih-bersih

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Kamis , 28 Desember 2017 12:00
Airlangga Mulai Bersih-bersih

int

– Hapus Kursi Ketua Harian, Ganti Idrus Marham
– Kepengurusan DPP Golkar Bakal Lebih Ramping

 

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto, sedang menyusun kepengurusan yang baru. Kepengurusan lama akan dirombak habis. Sejumlah posisi akan dihilangkan.

Airlangga hampir dipastikan mengganti sekjen, ketua fraksi, dan bendahara umum. Sedangkan jabatan ketua harian akan dihapus. Lalu, akan ada posisi wakil ketua umum, yang jumlahnya tak akan lebih dari enam kursi. Para wakil ketua umum baru akan diminta fokus bekerja pada pemenangan Golkar di pilkada dan pemilu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, orang-orang yang identik dengan kepengurusan sebelumnya tak akan mendapatkan tempat lagi. Fraksi Golkar di DPR juga akan mengalami rotasi kepengurusan, termasuk formasi Golkar di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Isu yang beredar, posisi sekjen akan diisi oleh Happy Bone atau Ibnu Munzir. Sedangkan Ketua Fraksi Golkar DPR yang saat ini diduduki Robert J Kardinal, mungkin dialihkan kepada Melchias Markus Mekeng. Robert J Kardinal tak hanya akan kehilangan kursi Ketua Fraksi Golkar DPR, tetapi juga posisi Bendahara Umum Golkar. Adapun kursi Ketua Badan Anggaran DPR yang kini diduduki Aziz Syamsuddin, mungkin juga akan berganti.

Untuk posisi Ketua DPR, sudah mengerucut kepada tiga orang. Yaitu Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Aziz Syamsuddin.

Airlangga Bersih-bersih. Dok. RakyatSulsel

Politisi senior Partai Golkar, Yorrys Raweyai, membenarkan, posisi Ketua Harian akan dihapus, dan hanya akan ada enam wakil ketua umum. Mereka yang akan bertugas pada pemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Orang-orang yang identik dengan kepengurusan Golkar sebelumnya, disebut tak akan dapat tempat lagi.

“Airlangga akan mewujudkan janji Golkar Bersih. Sekarang begini, kalau masih ada cerminan status quo di situ, kalau nggak bersih, ini susah untuk pergerakan. Poinnya adalah Ketua Umum akan merevitalisasi kepengurusan untuk menghilangkan stigma status quo, untuk menghilangkan ada kesan indikasi korupsi,” beber Yorrys, Rabu (27/12) kemarin.

Menurutnya, kepengurusan Golkar akan jauh lebih ramping dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya jumlah pengurusnya lebih dari 300 orang, setelah direvitalisasi, pengurus DPP Golkar tak akan lebih dari 200 orang.”Hanya sekitar 197 orang,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi soal posisi ketua harian yang akan dihapus, Nurdin Halid yang kini masih menjabat ketua harian sekaligus Ketua Bappilu Nasional DPP Golkar, mendukung semua kebijakan Airlangga. Ia mengakui, tugasnya di DPP sangat padat sehingga kewalahan menghadapi momentum pilkada.

“Tugas yang saya emban di Golkar sangat padat. Kewalahan jika menghadapi momentum pilkada, apalagi jadi juru kampanye dimana-mana nanti,” kata Nurdin Halid.

Menurutnya, penghapusan struktur ketua harian adalah atas usulan dirinya sendiri. Alasannya, karena jabatan yang diemban terlalu banyak. Merangkap Ketua Golkar Sulsel, bakal calon gubernur, menjadi Ketua Bapilu, hingga sebagai Ketua Harian DPP Golkar.

“Memang ini salah satu yang saya usulkan, karena dilematis bagi saya merangkap jabatan sebagai Ketua Golkar Sulsel, bakal calon gubernur, menjadi Ketua Bapilu, apalagi sebagai ketua harian,” terangnya.

Salah satu yang menjadi pertimbangan juga, kata Nurdin, dirinya sebagai tim pilkada pusat ditarget untuk memenangkan Golkar 60 persen suara pada tahun politik.

“Saya sangat mendukung dan menyetujui perombakan struktur ketua harian. Ini bisa menjadi momentum mengembankan sumber daya lain yang ada di Golkar. Tapi, ini hanya sebatas usulan, apakah akan disetujui oleh ketua yang baru Airlangga atau seperti apa, kita dukung sepenuhnya,” jelasnya.

Soal jumlah wakil ketua umum yang tidak lebih dari enam orang, Nurdin memastikan dirinya tak bisa memangku salah satu jabatan. Dorongan hanya menjadi ketua Bapilu Pusat juga fokus pada Pilgub Sulsel 2018 mendatang.

“Jabatan wakil ketua umum saya serahkan ke yang lain. Saya fokus maju di Pilgub Sulsel,” pungkasnya.

Sementara, pakar politik dari UIN Alaudin Makassar, Syahrir Karim, menilai, sangat wajar Golkar meniadakan struktur jabatan ketua harian. Alasannya, agar Golkar leluasa mengambil kebijakan satu pintu yaitu ketua umum.

“Saya pikir mungkin itu alasan utama internal meniadakan ketua harian. Karena selama ini bisa saja kebijakan selain keputusan ketua umum juga ketua harian,” tuturnya.

Dia menambahkan, selama ini juga Nurdin Halid merangkap jabatan sehingga bisa menghambat aktifitas lain. Jika Nurdin Halid meletakkan jabatan ketua harian, maka akan fokus pada satu tujuan yaitu Pilgub Sulsel.

“Ini juga langkah strategi Pak Nurdin Halid, sehingga mengusulkan ketua harian dihapus untuk dia fokus di Pilgub Sulsel,” pungkasnya. (*)


div>