MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

AIS: Awasi Terus “Pembeli” Suara Rakyat

Reporter:

Editor:

hur

Jumat , 18 September 2015 15:32

BARRU, RAKYATSULSEL.COM – Aroma politik uang yang mulai tercium di Pilkada Barru, mengundang keprihatinan dari kubu pasangan kandidat bupati-wakil bupati Barru nomor urut 3, Andi Idris Syukur-Suardi Saleh (AIS).

Pasangan bertagline “Bekerja untuk Rakyat” tersebut telah meminta kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan semua elemen agar bersama-sama mengawasi praktek kotor itu selama pilkada berlangsung. Sebab, cara itu hanya merusak tatanan demokrasi yang berjalan.

Juru Bicara AIS, Arif Saleh menyatakan, indikasi adanya kubu kandidat tertentu yang mau menghalalkan segala cara mendapat dukungan masyarakat, seperti politik uang, tidak bisa diberikan ruang. Bahkan, kalau ada yang berkembang di masyarakat, mesti cepat ditindaklanjuti pihak terkait.

“Kita tentu berharap dan meminta, baik ke Panwaslu dan elemen masyarakat, maupun tim dan relawan AIS agar bersama-sama mengawasi indikasi politik uang yang mulai dijalankan pihak tertentu,” tegas Arif, Jumat (18/9).

Menurut dia, jika dari sekarang tidak ada antisipasi pihak terkait menghadang praktek politik uang, maka hasil pilkada berintegritas yang didambakan akan jauh dari harapan. “Kita minta kepada tim dan relawan, jika menemukan masih ada yang terus mendatangi rumah warga dengan mengiming-imingi uang, apalagi kalau sampai membagikan, kita minta segera dilaporkan,” imbaunya.

Selain itu, mantan Ketua Perhimpunan Jurnalis Ajatappareng (Pijar) itu, juga mengharapkan, agar masing-masing kandidat yang sudah menandatangani pilkada berintegritas dan pilkada damai, hendaknya bukan hanya pemanis saja, melainkan benar-benar dijalankan.

“Dari awal, AIS selalu mengajak bersaing secara sehat dan elegant. Tapi kenyataannya, sudah ada yang mau menggunakan berbagai cara kotor, dan seolah-olah selalu ingin menggiring opini mengarahkan beragam tudingan ke AIS,” paparnya.

Diketahui, aroma politik uang tercium setelah beberapa masyarakat di Desa Pancana diminta bertandatangan oleh kubu kandidat tertentu, dan menjanjikan Rp150 ribu setiap orang jika membubuhkan tanda tangannya, dan bersedia mendukung kandidat yang dijualnya.

Arif menduga, bukan hanya di Pancana saja ada gerakan seperti itu, tapi bisa saja akan massif di tempat lain. Olehnya itu, baik Panwaslu maupun masyarakat harus bersama-sama pro aktif mengantisipasi cara-cara tersebut.


div>