RABU , 14 NOVEMBER 2018

Akademisi Unismuh Nilai Surat Edaran Pemprov Sulsel Akan Picu Ketidakharmonisan

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

Iskanto

Kamis , 11 Oktober 2018 14:20
Akademisi Unismuh Nilai Surat Edaran Pemprov Sulsel Akan Picu Ketidakharmonisan

Andi Luhur Prianto. foto: ist for rakyat sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulsel kini tengah berjalan dengan nahkofa Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah (NA) dan Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman (ASS).

Meskipun jalanya pemerintahan kedua figur ini baru seumuran jagung. Akan tetapi mulai muncul terobosan yang malah menjadi batu sandungan.

Misalnya, beredar surat edaran yang di teken Wakil Gubernur Sulsel, dengan nomor 120/6759/WAGUB. Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota itu viral di kalangan pengguna WhatsApp (WA).

Kendati dengan adanya surat edaran ini, ada pihak menilai hal ini menjadi titik awal ketidak harmonisan pemerintahaan NA-AS. Bahkan dipastikan tidak akur untuk periode berikut.

Pakar Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan hubungan kepala daerah dan wakil kepala memang punya dinamika sendiri.

Menurut dia, jika tidak di atur dengan baik, benih-benih disharmoni hubungan akan terus membesar, dan pada saatnya akan destruktif bagi tata pemerintahan.

“Apalagi, secara politik, keduanya memang punya basis power dan legitimasi yang berbeda,” ujanya saat ditemui Kamis (11/10/2018).

Akademisi Unismuh Makassar itu menjelaskan, secara pekerjaan, fungsi Wakil Gubernur sudah jelas, yakni membantu Gubernur di koordinasi dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan program.

Kendati demikian, lanjut dia, untuk proses administrasi persuratan jika diteken Wagub, tak masalah jika disetujui oleh Gubernur.

“Sepanjang keluarnya Surat edaran itu sudah melalui jalur koordinasi atau persetujuan Gubernur, saya kira tidak ada masalah,” katanya.

Ditambahkan, surat edaran bukan produk hukum dan tidak boleh membuat norma baru. Surat edaran juga itu sifatnya internal untuk menjelaskan ketentuan yang bersifat umum.

Akan tetapi, jikalau itu dilakukan tanpa mengikuti tatanan adminstrasi pemerintahan, misalnya tanpa berkoordinasi dengan Sekprov, maka tentu harus segera di tinjau kembali.

“Visi Birokrasi yang anti-korupsi juga tentu harus di bangun dengan tanpa penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” pungkas Dosen Ilmu Pemerintahan Unismuh itu. (*)


div>