SELASA , 23 OKTOBER 2018

Akbar Faizal Ceramahi Ratusan Kades di Bone Soal Undang-Undang Desa

Reporter:

Editor:

Lukman

Selasa , 20 Februari 2018 20:30
Akbar Faizal Ceramahi Ratusan Kades di Bone Soal Undang-Undang Desa

Anggota Komisi III DPR-RI, Akbar Faizal saat sosialisasikan Undang - Undang Desa, di Aula Rumah Jabatan Bupati Bone, Selasa (20/02).

BONE, RAKYATSULSEL.COM – Sebanyak 328 kepala Desa se-Kabupaten Bone mengikuti sosialisasi Undang – Undang Desa yang dilakukan Anggota Komisi III DPR-RI, Akbar Faizal di Aula Rumah Jabatan Bupati Bone, Selasa (20/02).

Plt Bupati Bone Bakti Haruni, Kepala Kepolisian Resort Bone, AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Arif Raharjo juga turut hadir memberi materi, serta hadir Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Sulawei Selatan, Sri Rahayu Usmi.

Sosialisasi ini dilakukan legislator Partai NasDem itu untuk mencegah atau mengantisipasi perangkat desa terjerat dengan persolan hukum, terkait pengunaaan alokasi dana desa (ADD). Berdasarkan data dari Kapolres, tercatat sudah ada 6 kepala desa yang di Bone sedang menjalani proses hukum, akibat dugaan penyalagunaan pemanfaatan dana desa.

“Kenapa dibuat sosialisasi seperti ini? karena saya tidak mau tahu, ada kepala desa yang bermasalah,” tegas Akbar Faizal yang sambut tepuk tangan oleh ratusan kepala desa yang hadir diacara tersebut.

Menurut AF sapaan akrabnya, Undang-Undang Desa tersebut karena pemerintah melihat bahwa pondasi utama bangsa ini ada di Desa.

“Undang-undang desa itu lahir, karena pemerintah pusat melihat bahwa pondasi utama bangsa ini ada di desa. Jadi jangan ki’ pandang enteng diri ta’, untuk itu anda harus tahu Undang-undang desa itu. Undang undang desa adalah peluang yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ucapnya.

Akbar Faizal meminta kepada kepala desa agar tidak asal menggunakan dana desa, sebab jika bermasalah akan menjadi temuan hukum.

“Jangan menggunakan dana desa itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Perlu ada koordinasi antara perangkat desa dengan instansi terkait. Dan Jangan anggap remeh cacatan itu jika ada pengeluaran di Desa, harus disiplin, lengkapi administrasinya,” harap AF. (*)


div>