RABU , 12 DESEMBER 2018

Akhirnya Dana Parpol Naik

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 04 September 2017 13:37
Akhirnya Dana Parpol Naik

int

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Jelang gelaran Pilkada Serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019, pemerintah telah memutuskan kenaikan dana partai politik (parpol) hingga 10 kali lipat dari Rp 108 menjadi Rp.1000 per suara. Selain itu, DPR RI juga kembali mengusulkan adanya dana bantuan rutin untuk partai politik, dimana dana bantuan rutin itu anggaran baru yang diusulkan di luar dana bantuan parpol yang sudah dinaikan pemerintah menjadi Rp 1.000 per suara.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel merespon positif naiknya bantuan hibah tersebut. “Pasti partai sangat mengapresiasi pemerintah dalam hal menaikkan jumlah dana bantuan bagi Partai Politik (Parpol), karena selama ini bantuannya memang hanya Rp 100/suara,” ungkap Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Sulsel, HM Aras, Minggu (4/9).

Ia menyebutkan, kenaikan tersebut sangat wajar, pasalnya kenaikan biaya parpol sudah lama tidak dinaikan. “Saya kira sangat wajar, dan sudah waktunya dinaikkan setelah kurang lebih 10 tahun tidak pernah ada kenaikan, sementara inflasi saat ini terus naik,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulsel, Azhar Arsyad menambahkan, adanya kenaikan dana parpol tersebut merupakan sebuah peluang yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masing-masing partai politik.

“Ini sudah keputusan pemerintah, dan menurut saya ini adalah peluang bagi parpol,” ucap Azhar Arsyad, kemarin.

Peluang yang dimaksud, lanjut Azhar, adalah pemanfaatkan dana parpol untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan kaderisasi dari internal partai, meskipun diakui bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah masih kurang untuk memperbaiki sekolah politik parpol.

“Masalah utama dari setiap parpol sebenarnya adalah soal kualitas politik, olehnya itu sepanjang anggaran tersebut digunakan untuk keperluan itu, maka akan menjadi sesuatu yang baru,” kata Azhar.

Tidak hanya itu, Pembagian dana parpol tang diberikan oleh pemerintah kata Azhar bukan hanya menjadi peluang, akan tetapi juga akan melahirkan malapetaka jika anggaran Rp1000 per suara di setiap parpol tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Malapetakanya karena dana parpol tersebut kadang digunakan untuk keperluan pertanian yang bukan kepentingan untuk memperkuat NKRI,” kata Azhar

Ia pun menyayangkan sikap pemerintah yang mengambil keputusan pemberian dana parpol yang naik 100 persen tersebut, pasalnya akan berdampak pada parpol itu sendiri. “Harusnya memang juga parpol dan pemerintah duduk bersama untuk membahas masalah anggaran ini, seperti apa kebutuhannya, percuma anggaran besar tapi uang tersebut tidak menjadi kebutuhan langsung oleh parpol,” paparnya.

“Dan ini bisa jadi menjebak parpol, dalam artian ketika mengambil anggaran atas nama parpol lalu membuat laporan fiktif akhirnya tidak maksimal secara substansi,” lanjut Azhar.

Anggapan kenaikan anggaran parpol tersebut untuk meminimalisir adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak atau oknum kader parpol, Azhar mengatakan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. “Soal korupsi itu bukan soal jumlah anggaran, akan tetapi juga soal prilaku dari setiap orang,”tegas Azhar.

Ia melanjutkan, Partai politik yang ada di Indonesia tidak boleh disamakan dengan parpol yang ada diluar negeri, yang dimana sumber anggarannya berasal dari kader partai dengan secara sadar menyumbang ke parpol. “Beda dengan kita, Sumber dana berasal dari pemerintah untuk keperluan mobilisasi dan peningkatan kader, untuk meminimalisir korupsi itu mungkin, tapi kalau menghilangkan kayaknya masih butuh waktu,” ucap Azhar Arsyad.

Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BP OKK) DPD Partai Demokrat Sulsel, Zulkarnain Paturuni, mengatakan kenaikan dana parpol tersebut sudah jelas diatur, bahkan pelaporanya juga dibutuhkan.

Apalagi menurutnya, kenaikan dana tersebut sebagai bentuk peningkatan pendidikan politik untuk seluruh kader.”Peruntukannya sangat jelas dan laporannya  juga harus jelas, dan saya kira ini ini sebagai bentuk peningkatan pindidikan politik dipartai,” ujarnya.

Dengan naiknya dana bantuan parpol persebut, ia mengharapkan setiap partai meresponnya dengan baik. “Berharap setiap partai merespon positif, dengan mempersiapkan kader-kader politik terbaiknya, yang berkelanjutan,”tutur Zulkarnain.

Lain halnya dengan Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulsel, Rusdin Masse. Ia enggan berkomentar banyak mengenai hal tersebut, menurutnya, sebagai Pengurus Parpol dirinya hanya fokus untuk meningkatkan elektabilitas parpol demi terwujud layanan demokrasi yang ideal.

Soal tinggi dana parpol, kata Rusdi, tugas pembagian sudah jelas dilimpahkan kepada Kesbangpol yang menangani sehingga proses pembagian juga diketahui kesbangpol. “Tugas saya meningkatkan kemajuan parpol. Kita inginkan demokrasi yang ideal,” singkatnya.

Direktur OGIE Institute Research and Political Development, Saifuddin Al Mughniy  mengungkapkan, jika kenaikan dana Partai Politik (Parpol) akan memberikan dampak negatif bagi demokrasi kedepan. Pasalnya, para politikus partai akan apatis terhadap kondisi demokrasi kelak.

“Ini berdampak pada kerusakan demokrasi, dan parpol sangat diuntungkan. Inilah yg kemudian praktek nyata liberalisasi politik,” rururnya.

Lebih lanjut, Pakar politik eks UVRI Makassar ini mengatakan, dengan adanya kenaikan dana bantuan ke parpol dalam rangka pilkada serentak 2018 dan pileg, pilpres 2019 mengindikasikan adanya “persekongkolan gelap” atas nama demokrasi.

” Naiknya dana parpol, memang satu diantara penyebab rusaknya demokrasi. Demokrasi bukan sekedar menegaskan perkara politik dipanggung kontekstasi, dana bantuan ke parpol ibarat  persekongkolan gelap, atas nama demokrasi,” katanya.

Dikatakan, setidaknya pemerintah harus mengevaluasi kinerja parpol terhadap perjuangan rakyat. Apakah peran strategis parpol sudah maksimal atau tidak ?.

“Karna kenyatanya parpol terus menciptakan politik sandera, kegaduhan demi kegaduhan terjadi di parlement,” terangnya.

Lanjut dia. Jika dana itu diperuntukkan kepada parpol, maka eksistensinya tentu hilang, kemandiriannya apalagi. Kata penulis buku “eksistensi politik kaum pinggiran ini, bahwa  persoalan dana untuk kepentingan rakyat jauh lebih baik. Sebab, kalau ini dijadikan asumsi mencegah korupsi di tubuh parpol, maka jawabannya adalah justru ini melegalkan korupsi. “Terlalu nampak kepentingan penguasa dibalik stimulus bantuan dana parpol,” demikian Saifuddin. (yad/fah/mg04/D)


div>