SELASA , 23 OKTOBER 2018

Akhirnya Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati KUA PPAS Perubahan 2017

Reporter:

Editor:

Niar

Rabu , 27 September 2017 15:01
Akhirnya Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati KUA PPAS Perubahan 2017

int

PAREPARE, RAKSUL.COM- Pihak Eksekutif dan Legislatif Parepare akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD 2017, yang dilakukan Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe dan Ketua DPRD Kaharuddin Kadir di Ruang Pola Setdako Parepare, Rabu, (27/09/2017).

Dalam KUA PPAS tersebut, Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe menyimpulkan perubahan-perubahan yang telah disepakati Pemkot dan DPRD Parepare.

Taufan Pawe menguraikan perubahan tersebut dibagi pada tiga hal, pertama pada sisi pendapatan daerah yang direncanakan pada KUA-PPAS Perubahan APBD  2017 adalah sebesar 1,08 triliun rupiah lebih atau mengalami kenaikan sebesar 88,45 milyar rupiah dari anggaran pokok 2017.

Kedua kata Taufan Pawe, untuk anggaran belanja daerah yang teralokasi ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2017 ini, adalah sebesar 1,15 triliun rupiah lebih, atau ada kenaikan sebesar 131,16 milyar rupiah dari anggaran pokok 2017.

Lanjut Taufan, ketiga, anggaran penerimaan pembiayaan sebesar 81,15 milyar rupiah, sedangkan anggaran pengeluaran pembiayaan adalah sebesar 8,97 milyar rupiah lebih, sehingga pembiayaan netto sebesar 72,17 milyar rupiah lebih atau ada kenaikan sebesar 35,45 milyar rupiah dari anggaran pokok 2017.  

“Saya tekankan kepada semua Kepala SKPD agar segera menindaklanjuti KUA-PPAS yang kita sepakati ini, menjadi Rencana Kerja Perubahan Anggaran-SKPD sehingga secepatnya disusun menjadi menjadi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, dan segera disampaikan kepada DPRD untuk pembahasan selanjutnya,” ujar Taufan memberikan peringatan Kepala SKPD-nya.

Taufan Pawe berharap, KUA-PPAS Perubahan ini dapat memberikan nilai dan manfaat terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. “Meskipun kita menyadari bahwa masih cukup banyak kegiatan yang sifatnya mendesak akan kita lakukan, tetapi karena kemampuan pendanaan cukup terbatas, maka tentunya kita dituntut untuk mengoptimalkan dana yang terbatas tersebut untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan masyarakat,” jelas Wali Kota Parepare ini.

(Rahmaniar)


div>